Berita

Acong Latif : Wartawan Tidak Bisa Diperiksa Polisi Dalam Karya Jurnalistik

×

Acong Latif : Wartawan Tidak Bisa Diperiksa Polisi Dalam Karya Jurnalistik

Sebarkan artikel ini
20240427 100424 0000
Foto: Acong Latif

SAMPANG, Detikzone.net- Perihal karya Jurnalistik, Kuasa hukum Persatuan Jurnalis Sampang (PJS) Acong Latif  menegaskan bahwa Polisi tidak bisa memeriksa wartawan.

Hal itu dikatakan dia saat menggelar diskusi yang bertema ‘Kebebasan Pers dan Karya Jurnalistik Indonesia’ bersama Persatuan Jurnalis Sampang (PJS) melalui Zoom.

“Polisi tidak bisa memeriksa wartawan perihal karya jurnalistik. Itu jelas,” kata Acong Latif. Sabtu, 27/04/2024

Menurut pengacara kondang asal Madura, jika Polisi memproses laporan perihal karya jurnalistik yang dianggap melanggar UU ITE dan memanggil wartawan berarti Polisi tersebut menabrak aturan meskipun ada laporan.

Sebab, berita adalah karya jurnalistik apalagi ada dan jelas narasumbernya.

“Jika teman-teman Pers dipanggil penyidik perihal itu, berarti Penyidik tersebut telah menabrak beberapa aturan dan melanggar Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “dalam menjalankan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum,” ucap Acong Latif.

Bahkan mengenai itu, Acong Latif tegas mengungkapkan bahwa Mou Polri dan Dewan Pers sudah jelas.

“Wartawan di Indonesia ini ibaratkan anak kandung Dewan Pers. Jadi, sepenuhnya dilindungi oleh Dewan Pers dan sudah jelas MoU Polri dan Dewan Pers ialah tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalah gunaan profesi wartawan yang juga dilanggar,” jelas Acong Latif, pengacara kondang asal Madura yang saat ini berdomisili di Ibu Kota Jakarta.

Selain itu, wartawan tidak dapat dijerat dengan UU ITE.

“Wartawan ini sangat spesial ya. Karena tidak dapat dijerat dengan UU ITE, jika ada karya jurnalistik yang dianggap melenceng untuk menyelesaikan sengketa hasil jurnalistik tersebut harus di Dewan Pers. Polisi tidak bisa menjerat wartawan dengan UU ITE. Hal ini sudah tertera jelas dalam Pasal 15 UU Pers dan ditegaskan kembali lewat putusan Mahkamah Agung,” tambah Acong Latif pria tampan yang pernah mengeyam pendidikan ilmu hukum di Kota Bandung.

“Wartawan juga memiliki hak tolak, sesuai Pasal 1 ayat 10 UU Pers 40/1999, wartawan memiliki hak tolak atas pemanggilan apa pun dari siapa pun, kecuali pemanggilan oleh pengadilan,” tandas Acong Latif.

Tinggalkan Balasan