Hukrim

Tak Beres, Oknum Anggota Timsus Polda Sulsel Dilaporkan Dugaan Penyekapan dan Pemerasan

×

Tak Beres, Oknum Anggota Timsus Polda Sulsel Dilaporkan Dugaan Penyekapan dan Pemerasan

Sebarkan artikel ini
Ilustrasiposlisidisuap
Foto: Ilustrasi

Makassar, Detikzone.net-  Seorang warga Makassar melaporkan lima oknum anggota Timsus Narkoba Polda Sulsel ke polisi atas dugaan tindak pidana penyekapan dan pemerasan.

Peristiwa ini melibatkan seorang wanita berinisial A, berusia 60 tahun, warga Pampang Makassar.

Laporan polisi dengan nomor LP/B/1183/XII/SPKT/POLDA Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa kejadian terjadi di Jalan Toddopoli Masale, Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Kronologis kejadian, menurut kuasa hukum korban, Adi Soedrajat SH, terjadi pada tanggal 12 Agustus 2023, sekitar pukul 15.00 WITA.

“Pada waktu tersebut, lima anggota Timsus Narkoba Polda Sulsel mendatangi rumah korban dengan tujuan untuk mengamankan A yang diduga terlibat dalam jual beli narkoba jenis sabu,” katanya.

Setelah membawa korban ke posko yang terletak di Perumahan Catalya Toddopoli, mereka memaksa A mengakui kepemilikan sabu yang sebelumnya diamanahkan oleh Timsus.

“Oknum anggota Timsus kemudian membujuk korban untuk membayar uang sebesar 100 juta rupiah agar bisa dibebaskan,” jelasnya.

“Korban setuju, dan keluarga korban melakukan pembayaran secara tunai sebesar 20 juta rupiah dan transfer 30 juta rupiah pada malam itu juga,” pungkasnya.

Ketika dikonfirmasi, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengakui tidak mengetahui adanya laporan polisi terkait dugaan penyekapan dan pemerasan ini.

Namun, Kepala direktur Narkoba Polda Sulsel KBP Darmawan Affandy,SIK,M,M membantah adanya Timsus dan menyatakan bahwa tim tersebut sudah dibubarkan sejak bulan Desember 2023.

Ia menyampaikan akan menanyakan detail lebih lanjut ke SPKT terkait laporan polisi.

Sementara itu, yang mengaku Andi Sofian, melakukan telepon ke pihak jurnalis ini untuk menanyakan status laporannya. Namun, setelah pertanyaan tersebut, ponselnya langsung dimatikan.

Proses hukum akan terus berlanjut, dan masyarakat menantikan klarifikasi lebih lanjut serta transparansi dari pihak berwenang terkait kasus ini.

Tinggalkan Balasan