Hukrim

Gugatan Ida Wahyuni dan Malang, Ini Keterangan Kepala ATR/BPN Pangkep dan Dedi Rahmat Sukarya

×

Gugatan Ida Wahyuni dan Malang, Ini Keterangan Kepala ATR/BPN Pangkep dan Dedi Rahmat Sukarya

Sebarkan artikel ini
IMG 20231231 WA0091
Foto: Taufik, Kepala ATR/ BPN Pangkep saat diwawancara di ruang kerjanya.

Pangkep, Detikzone.net- Dalam perkembangan gugatan pemilikan tanah yang melibatkan objek yang telah dikuasai oleh H Yunggu sejak tahun 1978, Taupik, Kepala ATR/BPN Pangkep, memberikan penjelasan terkait kasus ini.

Gugatan ini diajukan oleh penggugat atas nama ahli waris Ida Wahyuni dan Malang.

Taupik mengakui bahwa telah ada permohonan untuk melakukan pengukuran ulang.

Namun, kendala muncul akibat ketiadaan dokumen penertiban tahun lama dan kurangnya ketersediaan peta untuk tahun tersebut.

“Meskipun telah dilakukan pengukuran ulang dan rekonstruksi sebanyak tiga kali, hasilnya belum memberikan keyakinan bahwa lokasi tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan oleh Ida Wahyuni dan Malang,” katanya saat diwawancarai di ruang kerjanya.

IMG 20231231 WA0090
Foto: Dedi Rahmat Sukarya saat dikonfimasi di ruang kerjanya.

Taupik menegaskan bahwa hasil pengukuran BPN di lokasi sengketa tidak memberikan justifikasi bahwa lokasi yang dikuasai oleh H Yunggu dapat dianggap sebagai bagian dari lokasi milik H Musa.

Dalam konteks yang sama, Dedi Rahmat Sukarya, Kepala Seksi Survey Pemetaan BPN, menambahkan bahwa
tidak ditemukan dokumen tahun 1981 yang dapat memastikan lokasi tanah Haji Musa.

Pengembalian batas menjadi sulit karena kurangnya dokumen pendukung, inti pengukuran itu memfoto kondisi yang sekarang, kondisi yang sekarang berdasarkan penujukan batas dari penggugat, data fisik menunjukan batas dan luasnya.

“Ternyata hasil penunjukan batasnya ada beberapa ketidaksesuaian dengan sertifikat penggugat,” jelasnya

Disinggung soal berita acara pengukuran ulang , Dedi menegaskan kalau berita acara pengukuran ulang itu pada intinya menceritakan kondisi yang sekarang mengenai batas letak dan luasnya yang menunjukan batas dari penggugat.

Tatkala ditanya soal apakah benar berita acara pengukuran dari BPN menunjukan jika objek yang dikuasai tergugat H. Yunggu masuk di dalam objek penggugat, ia kembali menuturkan tidak ada kata kata begitu, karena yang dijadikan pedoman sertifikatnya nomor dan atas nama dan luasnya.

“Ternyata setelah kami ke lapangan di tunjukan oleh penggugat Idawahyuni ada beberapa ketidaksesuaian,” ungkap dia.

Sementara, Kuasa hukum tergugat Amiruddin Lili, S.H mengatakan,
para Tergugat merasa keberatan dengan adanya gugatan dalam perkara a quo yang diajukan oleh para penggugat.

“Apa yang didalillkan oleh para Penggugat adalah tidak benar.
Bahwa Para tergugat menolak mediasi mulai dari kantor desa dan kecamatan karena para tergugat menolak untuk membayar ganti yang diminta oleh para Penggugat, karena tanah para tergugat yang ditempati adalah bukan Tanah milik orang Tua Para Tergugat,” tuturnya.

“Bahkan Tanah milik yang diklaim oleh para Penggugat berdasarkan Sertipikat No.71 tahun 1981 adalah bukan berada pada objek Tanah yang para Tergugat Tempati,” imbuhnya.

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah sebidang Tanah seluas 5.332 M2 tanpa bangunan diatasnya sesuai SHM No. 71/Desa pattallassang, tahun 1981, gambar situasi no. 850/1979, nomor identifikasi Bidang ( NIB ) : 20.06.04.04.00014 atas nama H. Musa, almarhum orang Tua para Penggugat, yang terletak di kampung kasuruang RT/RW, : 002/002, Desa Pattallasang, Kecamatan Labbakkang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi selatan, Dengan batas–batas objek sengketa sebagai berikut:

– Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Negara.

– Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Negara.

– Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Negara.

– Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Negara.

“Bahwa batas batas tanah yang ditunjuk dalam sertipikat adalah Tidak jelas oleh karena Penunjuk batas pada saat Pengukuran sertipikat tidak bisa dihadirkan dalam mediasi dan atau dalam persidangan ini,” ucapnya.

“Bahwa para tergugat menolak keras apabila para Penggugat mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh para Tergugat adalah milik orang Tua para Penggugat,” tambahnya.

“Bahwa apabila para Penggugat Tidak mencabut Gugatannya maka kami akan mengajukan Gugatan balik atau Rekonvensi dalam Perkara ini oleh karena kami para Tergugat Juga sudah sangat merasakan dirugikan atas perbuatan para Penggugat,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan