Blitar, Detikzone.net – Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah didampingi Sekda Kabupaten Blitar Drs. Izul Marom, M.Sc membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 bertempat di Aula Candi Penataran pada Jum’at, (29/12/2023)
Kepala Dinas PMD Bambang Dwi Purwanto menyampaikan evaluasi Pengembangan Usaha Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023 serta aktivasi KTP Digital diikuti oleh Camat, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Pemerintah Kecamatan, Tenaga Ahli, Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa se Kabupaten Blitar.
Saat ini Dinas PMD mendorong semua Desa yang ada di Kabupaten Blitar untuk segera melakukan percepatan pembuatan Ranperdes dan APBDES 2024 agar pencairan ADD dan DD secara tepat waktu.
Bupati Blitar Rini Syariah menyampaikan pemerintah pusat dan daerah telah mensupport seluruh desa melalui DD dan ADD yang salah satunya untuk mengembangkan usaha ekonomi desa, karena setiap desa mempunyai potensi yang cukup luar biasa untuk dikembangkan, baik itu potensi produk UMKM maupun destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDES pengelolaan keuangannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Pelaksanaan belanja dan pengelolaan APBDESA tahun 2024 dilaksanakan dengan metode belanja non tunai. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dimana pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat” ujar Bupati Blitar
Rini Syariah juga mengajak semua Camat beserta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan PRD atau Pendamping Desa.
“Semoga kegiatan rapat koordinasi ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blitar agar lebih maju dan sejahtera bersama,” pungkasnya.