Peristiwa

Gugatan Ahli Waris Tanah Sengketa Terhadap H Yunggu dan Hj Kerra Menuju Sidang Perdana

×

Gugatan Ahli Waris Tanah Sengketa Terhadap H Yunggu dan Hj Kerra Menuju Sidang Perdana

Sebarkan artikel ini
IMG 20231214 WA0645
Foto: Kuasa hukum tergugat didampingi Paralegal (dokumentasi : Detikzone.net, Eno )

Pangkajene, Detikzone.net- Pengadilan Negeri Pangkajene akan segera menjadi saksi persidangan gugatan yang diajukan oleh ahli waris, Ida Wahyuni dan Malang, terhadap H Yunggu dan Hj Kerra pada Selasa, 19 Desember 2023. Nomor perkara yang tercatat adalah 23/PDT.G/2023/PN Pkj.

Gugatan ini, yang diwakili oleh kuasa hukum Firman Koleng SH, didasarkan pada hasil pengukuran ulang oleh Kantor BPN Pankep pada 7 September 2023. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa objek sengketa berada dalam lokasi sertifikat hak milik H Musa, menjadi dasar utama gugatan perbuatan melawan hukum.

IMG 20231214 WA0642
Foto: Kepala kantor ATR/BPN Pangkep Taufik di ruang kerjanya (dokumentasi : Detikzone.net, Eno)

Firman Koleng SH menjelaskan bahwa upaya damai sebelumnya telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil, mendorong perkara ini ke jalur peradilan.

“Masalah ini mencapai pengadilan karena kegagalan mencapai solusi selama proses kekeluargaan, terutama terkait klaim atas satu objek bidang tanah yang saling di-klaim,” tukasnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Kepala Kantor ATR/BPN Pangkep Taufik menegaskan bahwa meskipun ada klaim sertifikat oleh Ida Wahyuni dan Malang, belum ada kepastian hukum mengenai masuknya sertifikat atas nama H Musa ke dalam lokasi tergugat H Yunggu. Pemeriksaan lokasi telah dilakukan, namun belum ada kepastian hukum mengenai sertifikat tersebut.

Kepala seksi survey pemetaan BPN, Dedi Rahmat Sukarya, menjelaskan bahwa proses mediasi sedang berlangsung setelah adanya surat dari Kecamatan Labakang yang mencatat sebidang tanah.

“Kendala muncul karena hanya satu pihak dapat menyajikan satu sertifikat sebagai alat bukti, dan pengembalian batas terkendala oleh ketiadaan dokumen warka-warka dari tahun 80an,” katanya.

Dedi Rahmat Sukarya menambahkan bahwa tidak ditemukan dokumen penertiban tahun 1981 yang dapat memastikan lokasi tanah H Musa. Pengembalian batas menjadi sulit karena kurangnya dokumen pendukung.

Sementara hasil pengukuran ulang menunjukkan ketidaksesuaian dengan data fisik dalam sertifikat. Sidang perdana di Pengadilan Negeri Pangkajene diharapkan akan membawa kejelasan terkait sengketa tanah ini.

Tinggalkan Balasan