SAMPANG, Detikzone.net -Rencana relokasi UPTD SDN 1 Tamberu Barat ke tanah milik warga Hj Ida Sainah terus bergejolak bergejolak.
Bahkan terkini, Pemerintah Desa Tamberu Barat, Kabupaten Sampang menggelar sosialisasi bersama wali murid dan warga Tamberu Barat di Balai Desa setempat.
PJ Kades Tamberu Barat, Abdul haris menyampaikan, pihaknya mengundang warga atau wali murid dan tokoh masyarakat ke balai desa tujuannya terkait rencana relokasi SDN 1 Tamberu Barat.
“Kami undang kalian semua. Tujuannya terkait rencana relokasi SDN 1 Tamberu Barat yang sedang bergejolak, karena sebenarnya hari ini Asisten 1 Pemkab Sampang berjanji akan hadir. Tapi tiba-tiba tidak bisa,” kata Haris dalam sambutannya.
Haris sapaan akrabnya menjelaskan bahwa pihaknya ditekan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sampang agar menandatangani rencana relokasi sekolah tersebut.
“Hari ini saya disuruh menghadap ke Sampang lagi, tapi saya menolak. Karena sebelumnya tidak ada sosialisasi terkait rencana relokasi tersebut. Saya mau menandatangani asalkan disaksikan oleh wali murid dan warga Tamberu Barat,” tutur Haris.
Hal senada juga disampaikan oleh Ustad Zainullah, selaku sekretaris Komite mewakili ketua komite SDN 1 Tamberu Barat
Ia mengutarakan bahwa dinas terkait tidak pernah melakukan sosialisasi perihal rencana tukar guling sekolah SDN 1 Tamberu Barat.
“Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tidak pernah melakukan sosialisasi baik ke wali murid dan juga masyarakat,” ucapnya.
Jika ada sosialisasi kepada wali murid dan masyarakat, kemudian disetujui, menurut Zainullah tidak apa-apa direlokasi.
“Tapi, kalau tidak setuju jangan dipaksakan,” ungkapnya.
Disisi lain, puluhan wali murid berteriak bahwa tidak setuju relokasi sekolah SDN 1 Tamberu Barat.
“Kami tidak setuju jika sekolah tersebut direlokasi. Karena sekolah tersebut adalah sekolah turun temurun, masak dari dulu hingga sekarang tidak ada sertifikatnya,” teriak Ibu-Ibu wali murid saat sosialisasi.
Terakhir PJ Kades dan Sekdes Tamberu Barat menegaskan bahwa tidak akan menandatangi surat yang disodorkan oleh Asisten 1 Pemkab Sampang dan juga PUPR Sampang.
“Kami sepakat tidak akan menandatangi sebelum dari pihak Pemkab Sampang melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan juga wali murid,” pungkasnya.
