SAMPANG, Detikzone.net -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang kembali menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi Panitia Kerja (Panja) LHP BPK Tahun Anggaran (TA) 2022. Senin 26/06/2023.

Kegiatan yang berlangsung di ruang Graha Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Sampang tersebut dihadiri Bupati Sampang, H.Slamet Junaidi, Wakil Bupati Sampang H.Abdullah Hidayat, Ketua DPRD Sampang Fadol, Sekretaris Daerah Sampang H. Yuliadi Setiawan, camat Se-kabupaten Sampang, dan Anggota DPRD Sampang dan Pimpinan OPD di lingkungan kabupaten Sampang.

Saat membuka sidang Paripurna, Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol menyampaikan bahwa berdasarkan daftar hadir, Rapat Paripurna tersebut telah memenuhi Tata Tertib DPRD Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 107 Ayat 1 (huruf b).

Sementara, Ketua Panja LHP BPK Ubaidillah menuturkan, Panja DPRD memberikan apresiasi kepada Bupati Sampang beserta seluruh jajarannya karena telah berhasil meraih Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) ke lima atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022.

“Meski begitu tetap diperlukan adanya tindak lanjut terkait dengan dengan hasil Pemeriksaan BPK, sesuai perintah peraturan dan perundang-undangan,” ucapnya

Ubaidillah menjelaskan, ada 6 poin rekomendasi yang disampaikan Panja kepada Bupati terkait LHP BPK tahun 2022. Di antaranya, Penataan Aset, Peningkatan PAD, Pengembalian kelebihan bayar Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang melaksanakan proyek konstruksi, salah satunya proyek JLS dan proyek di Dinas Pendidikan, yang totalnya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, jumlah tersebut bukan jumlah yang signifikan kalau dibanding dengan total pagunya.

“Dari rekomendasi tersebut sebanyak 7 OPD yang kita panggil secara berkala. Termasuk, disitu ada OPD penghasil yang punya kewenangan menarik retribusi dan Inspektorat sebagai lembaga yang akan menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK. Kemudian juga TAPD memang bagian tak terpisah dari seluruh OPD yang bisa menyelesaikan,” ungkapnya.

Menurutnya, Panja merekomendasikan kepada Bupati Sampang melalui dinas teknis terkait untuk menghitung dan menganalisa kembali potensial rate yang bisa didapatkan.

“Menata kembali target-target dan pencapaian pendapatan daerah dengan tujuan meminimalisir kebocoran penerimaan pendapatan sehingga hasil retribusi dan pajak semakin meningkat,” jelasnya

Oleh sebab itu, pihaknya memerlukan Sinergitas antar OPD dalam upaya peningkatan PAD dari berbagai sumber dan meniggalkan ego sektoral OPD.

“Khusus permasalahan pendapatan Retribusi IMB/PBG Perumahan diperintahkan kepada OPD teknis untuk mendata kembali developer yang masih menjalankan kegiatan usahanya namun belum menyelesaikan kewajiban retribusi perijinan untuk kemudian mengirimkan surat teguran kepada Developer tersebut dan ditindaklanjuti dengan pemantauan follow up dari Developer, untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke Koordinator Tim LHP BPK,” tukasnya.

Pihaknya juga menekankan agar berupaya meningkatkan pendapatan daerah, tidak hanya melalui teknologi melainkan harus melakukan pembaruan regulasi yang disesuaikan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menambahkan, Panja menilai adanya Potensi Pendapatan yang dimungkinkan untuk diperoleh dengan adanya Alun-Alun Trunojoyo antara lain Retribusi PKL. Retribusi Persampahan dan Retribusi Parkir.

“Maka dari itu hendaknya Pemerintah Daerah Mengelola, menertibkan dan menentukan penarikan retribusi pada kegiatan ekonomi disekitar alun-alun trunojoyo melalui sinergitas antar OPD,” pungkasnya

Sementara itu, Bupati Sampang Slamet Junaidi mengatakan pihaknya berkomitmen dan fokus menindaklanjuti serta menyelesaikan beberapa rekomendasi yang sudah direkomendasikan oleh BPK RI.