Kasus Korupsi Seret 7 Nama 3 Diantaranya Terdakwa, Walikota Parepare Marah Saat Dikonfirmasi

20230322 215816 0000

Makassar, Detikzone.net-  Kasus Dugaan Korupsi berjamaah yang menyeret beberapa nama penting di lingkungan Pemerintah Kota Parepare kini memasuki babak baru. Rabu, 23/03/2023.

Hal itu tertuang berdasarkan surat Putusan Nomor 2299 k/Pid.Sus/2021 Mahkamah Agung.

Dalam surat putusan MA tersebut ada 7 nama yang terseret, 3 Diantaranya jadi Terdakwa.

Berikut sebagian isi dari surat putusan MA Nomor 2299 k/Pid.Sus/2021.

– Terdakwa dr. H. Muhammad Yamin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana Korupsi sebagaimana yang di atur dalam pasal 3 juncto pasal 18 undang -undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang undang RI no 20 tahun 2021 tentang perubahan atas undang undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke KUHPidana Juncto pasal 64( Ayat 1) KUHPidana sesuai dakwaan subsidair penuntut umum.

– Menjatuhkan terdakwa dr. Muhammad Yamin dengan pidana Penjara selama 9 tahun dan denda 500.000.000 subsidair 6 bulan kurungan .

– Bahwa judex telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat bukti pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan.

– Terdakwa selaku kepala dinas kota Pare pare bersama saksi Sandra SE selaku bendahara pengeluaran dan sebagai bendara kegiatan untuk jaminan kesehatan Nasional (JKN) non kapasiti telah mengambil dana anggaran tersebut sebesar Rp. 8 . 112.274.495 diantaranya sebesar Rp 1.773.451.550 digunakan untuk menutupi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) tahun 2018. Untuk kegiatan TA. 2017 pada Dinkes Pare pare sisa sebesar Rp. 6.338.822.945 tidak di serahkan kepada pengelola kegiatan dinas kesehatan kota pare pare untuk membiayai kegiatan pada dinas kesehatan kota pare pare TA 2017 dan TA 2018.

– Bahwa ternyata uang sebesar Rp 6.338.882.945 tersebut oleh terdakwa dipinjamkan kepada Ir. Zahrial djafar, MM,. Selaku kepala Bappeda untuk menutupi temuan BPK dan uang yang diserahkan kepada Jamaluddin Achamd, SE, MM, Andi Firdaus Djollong, S. Sos
Anggota DPRD. H. hamzah, Muh Darwis Sani,. S. Sos,. H. Muhammad Amzar,. SE,. M, SI.

– Bahwa meskipun terdakwa memberikan uang pinjaman kepada pejabat pejabat tersebut atas perintah walikota Pare pare selaku atasan terdakwa. Namun tidak ada kewajiban dari terdakwa untuk mematuhi perintah tersebut, karena perintah dari walikota pare pare tersebut bertentangan dengan peraturan. Oleh karena itu, terdakwa tidak bebas dari hukuman.

– Mengenai pidana yang dijatuhkan perlu di perbaiki, mengingat uang yang dipinjam kan terdakwa kepada beberapa orang tersebut adalah atas perintah atasan terdakwa yaitu walikota Pare pare.

– Memperbaiki putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi Makassar nomor 31/PID.SUS-TPK/2020/PT.MKS tanggal 3 Desember 2020 yang mengubah putusan pengadilan Tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Makassar nomor 17/pid.sus TPK/2020/PN.MKS tanggal 20 Juli 2020 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Sementara itu, berkaitan dengan putusan tersebut dan fakta yang terjadi, dr. Muhammad Yamin saat dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa secara prinsip dan secara umum dari nilai kerugian negara ada peran dari walikota Pare pare dalam posisi sebagai atasan.

“Perannya memerintahkan suatu perkerjaan yang diinginkan sehingga saya melaksanakan perintah itu .
Itu kronologi kasus korupsi di Dinas Kesehatan Kota Parepare TA 2017-2018,” ujar dia kepada Detikzone.net.

Menurutnya, Proses pengeluaran uang Kas Dinkes pada tahun 2015-2018 telah terjadi pemakaian uang sebesar Rp 6,3 Miliar sebagai pinjaman sementara, atas perintah dan sepengetahuan Walikota dan Sekda yang akan digunakan untuk berbagai keperluan Pemkot dengan rincian sbb:

“Kurang lebih Rp.1.423.000.000,- diterima oleh ka Bappeda Ir. Syahrial Djafar MM atas perintah Walikota dgn rincian :
Untuk diserahkan ke anggota DPRD sebagai biaya pembahasan dan penetapan APBD Pokok TA 2016 sebanyak Rp.1.150.000.000.

“Sebesar Rp. Rp. 200 juta dipakai oleh Ka Bapeda utk kepentingan Pemkot/walikota.
Dan Rp.73 juta untuk keperluan Pemkot/Bappeda.

” Rp.315 juta diterima oleh Kabag Keuangan Setdako atas nama Jamaluddin Ahmad atas perintah Walikota untuk kepentingan Setdako/walikota. Atas perintah Walikota,” terangnya.

Sementara itu, Kasat reskrim Polres Pare-pare AKP Deki Marizaldi saat dikonfirmasi oleh Detikzone.net di ruang kerjanya terkait kasus korupsi dr. Muhammad Yamin yang menyeret beberapa nama tersebut, pihaknya berdalih  sudah ditindak lanjuti dari tahun 2021.

“Setelah ada putusan dari MA, ada 2 orang lagi yang sudah divonis yakni JA dengan ZJ. Kenapa baru 2 orang karena di dukung alat bukti yang cukup dengan memiliki kwitansi penerima uang itu. Dua orang tersebut masing masing divonis 6 tahun dan 7 tahun,” katanya.

“Putusan Mahkamah Agung memang 7 orang, namun yang lain kami belum mendapatkan buktinya,” imbuhnya.

Ditanya soal langkah hukum selanjutnya bagi 4 orang yang belum terbukti, pihaknya menyatakan masih menunggu salinan putusan.

“Kami menunggu salinan putusan JA dan ZJ dari Pengadilan Tipikor Makassar,” tukasnya.

“Soal walikota Parepare yang disebut di dalam putusan Mahkamah Agung kami belum korek. Kami menunggu salinan dari Pengadilan Tipikor Makassar. Kemudian akan kami telusuri kembali, Walikota pare- pare kami sudah periksa sebagai saksi,” pungkasnya.

Terpisah, Walikota Parepare, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H saat dikonfirmasi Detikzone.net di rumah jabatannya
memgenai putusan Mahkamah Agung yang telah memerintahkan dr. Muhammad Yamin pihaknya terkesan acuh tak acuh.

“No Comen. Jangan jangan ini nuansa Politik, hati hati ya. Silahkan kepada yang berwajib, silahkankan angkat saja sesuai dengan fakta ya, tapi ingat ada dewan Etik Pers lho, hapus foto saya sekarang,” ujar dia kepada wartawan media ini.

Bahkan Ia terkesan mengintimendasi wartawan agar  segera menghapus foto.

“Soal salinan putusan Mahkamah Agung itu menyebar dimanapun, ada urusan apa? Ini hapus saja jangan ada yang rekam saya . Panggil tim IT kita kalau mau macam macam,” tutur dia seraya memanggil Ajudan untuk panggil tim IT.

Sekedar diketahui, bahwa Walikota Pare pare diduga telah menghalang halangi Tugas Jurnalistik yang sudah dilindungi UU Pers No 40 Tahun 1999.

Menjadi sebuah catatan bahwa sikap arogansi pejabat publik terhadap wartawan saat menjalankan tugas sering ditemukan dilapangan, mulai dari pengusiran, perkataan kotor sampai pemukulan. Hal itu pun yang dialami wartawan media ini saat dilarang merekam dan mengambil gambar saat datang mengkonfirmasi bahkan HP rekan milik penasehat hukum media ini di rebut dan foto foto dokumentasi saat wawancara dengan walikota Pare pare juga dihapus.

Bahkan, sikap arogansinya yang marahnya meledak ledak saat dikonfirmasi tidak mencerminkan sebagai Walikota Parepare.

Walikota Parepare mencoba menghalang halangi kinerja wartawan saat ingin mengkonfirmasi. Padahal, ketentuan mengenai kebebasan pers dan keterbukaan informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan melakukan pencabutan sejumlah peraturan yang dianggap mengekang kehidupan pers.

Gerakan reformasi politik juga memunculkan ide untuk melakukan amandemen UUD 1945. Perubahan mendasar dalam amandemen UUD 1945 diantaranya adalah setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya.

Setiap orang juga berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia sebagaimana yang tercantum dalam amandemen UUD 1945 pasal 28 F.

Jadi munculnya dukungan peraturan tersebut pasca Orde Baru, merubah paradigma terkait keterbukaan informasi, termasuk keterbukaan informasi publik pada badan publik. Sedangkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Badan publik, menurut UU tersebut adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran tersebut.

Melihat semua peraturan itu, maka orang yang menghambat dan menghalangi kerja Wartawan dapat dipidana sebagaimana pasal 18 ayat (1) UU Pers Nomor 40 tahun 1999, yang menyebutkan, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Tinggalkan Balasan