BATULICIN, Detikzone.net-Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di kantor Bupati di Batulicin.
Dalam kunjungan kerjanya bersama Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) disambut Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar beserta jajarannya.
Tujuannya dalam rangka menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) tanah bagi warga Tanah Bumbu.
Kedatangan sosok kharismatik beserta rombongan tersebut juga disambut tumpah ruahnya masyarakat tanah Kabupaten Tanah Bumbu Batu Licin Kalimantan Selatan.
Bahkan para usahawan UMKM pun ditimpa Rejeki.
H. Ambo Sakka selaku Sekdakab Tanah Bumbu mengaku puas dan bahagia atas kemeriahan penyambutan kedatangan para tamu dari pusat. Hal tersebut dikatakan langsung Sekdakab kepada jurnalis media ini di lokasi.
Dalam sambutannya, Cak Imin mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah mensukseskan sertifikasi tanah kepada transmigran.
Dikatakannya, para transmigran perlu mendapatkan perhatian dari semua sektor. Dimana kompleksitas berbagai masalah tersebut tidaklah mudah.
Dimana infrastruktur sarana dan prasarana kemudian aksesnya, kerena demikian para transmigran telah membuka sebuah wilayah baru.
“Dengan SHM yang diserahkan ini akan memungkinkan mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mengatakan, transmigrasi dan pembangunan desa menjadi satu kesatuan dan akan menjadi prioritas dalam mempercepat pembangunan nasional.
“Pembangunan nasional akan cepat kalau desa tumbuh berkembang dengan cepat,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, cak Imin juga menjelaskan terkait undang-undang pelaksanaan dana desa. Hal tersebut berdampak pada percepatan pembangunan desa yang luar biasa, terutama disisi peningkatan infrastruktur maupun SDM.
“Silahkan dicek di masyarakat desa, dimana pelaksanaannya dana desa dirasa sangat efektif, kerena undang-undang desa berdampak dengan pembangunan desa yang cepat dan harus terus ditingkatkan,” imbuhnya. Rabu, 15/03.
Ia mentargetkan tahun 2024 APBN harus disalurkan ke tiap desa sebesar Rp 5 milyar.
“Ini sebagai target kami di DPR RI sebagai bentuk perjuangan politik,” terangnya.
Menurutnya, Rp 5 milyar dari APBN dianggap rasional dan sangat cukup.
Adapun langkah yang diambil untuk merealisasikan penambahan anggaran Rp 5 milyar untuk Desa ini harus dimulai dari komitmen kepala desa sendiri untuk membuktikan keberhasilan dengan melalui sikap, transparan, akuntabel atau tidak ada penyelewengan.
Berkaitan itu, pola pikir dari pemimpin dipusat sana sudah terbuka, termasuk Menteri Keuangan yang sudah menyaksikan bagaimana dana desa itu benar-benar bermanfaat disaat krisis.
“Kemarin terbukti, waktu merebaknya Covid 19, penggunaan dana desa betul-betul efektif, dan efisiensi,” tandasnya.
