Sumenep, Detikzone.net- Tertutupnya pintu masuk Kolam labuh di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI ) Pasongsongan, Kabupaten Sumenep akibat sedimentasi dibutuhkan penanganan serius. Bahkan saat ini , seluruh masyarakat Nelayan Pasongsongan kebingungan dan menjerit. Senin, 20/02/2023.

Pasalnya, sudah beberapa hari para Nelayan tidak bisa bekerja melaut karena Kolam Labuh terjadi pengendapan pasir.

Apalagi, faktor cuaca ekstrim yang kurang bersahabat hingga sedimentasi semakin parah.

“Kami tidak bisa bekerja melaut pak jika akses keluar masuknya perahu nelayan tidak dikeruk,” ujar Harun, salah satu masyarakat Nelayan Pasongsongan.

Harun menuturkan, tingginya pengendapan pasir sangat mengganggu aktivitas Nelayan Pasongsongan.

“Saya berharap ada formula yang solutif, sehingga Nelayan Pasongsongan tidak kebingungan untuk mencari nafkah keluarga. Pihak pelabuhan Pasongsongan jangan diam,” tuturnya.

Adanya fakta itu, Detikzone.net melakukan upaya konfirmasi langsung dengan mendatangi Kades Pasongsongan, Ahmad Saleh Hariyanto di kediamannya, pada Senin, 20/02/2023.

Kepala Desa Pasongsongan, Ahmad Saleh Hariyanto mengatakan,
masyarakat datang berduyun -duyun ke rumahnya mendesak untuk segera melakukan koordinasi dengan pihak Pelabuhan agar pasir di pintu masuk Kolam Labuh dikeruk.

“Bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum pengendapan pasir di kolam labuh semakin parah, saya sudah melayangkan surat atas nama masyarakat Nelayan Pasongsongan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur agar segera dilakukan pengerukan pintu masuk Kolam Labuh Pasongsongan karena sangat menggangu akses keluar masuk perahu,” kata Kades, Ahmad Saleh Hariyanto kepada Detikzone.net.

Namun, lanjut Ketua AKD Pasongsongan ini, hal itu pasti berkenaan dengan anggaran biaya pelaksanaan yang tidak sedikit, apalagi kondisi Fiskal (Keuangan) Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca Pandemi Covid-19 yang sangatlah sulit.

“Akan tetapi, ketika kita bicara Program Prioritas, kondisi PPI Pasongsongan saat ini masuk salah satu diantara yang harus di prioritaskan. Sebelumnya, saya beserta perwakilan juru mudi dan juragan melakukan koordinasi dengan pihak Pelabuhan dengan harapan tidak ada perbedaan persepsi antara pihak pelabuhan dengan masyarakat nelayan,” lanjutnya.

Menurutnya, jika sedimentasi tersebut terus menerus dibiarkan, masyarakat nelayan akan pasti kehilangan mata pencahariannya.

‘Karena akses keluar masuk Nelayan sudah hampir tertutup, maka otomatis Nelayan akan kebingungan untuk mencari nafkah keluarga. Karena mayoritas masyarakat Pasongsongan itu seorang nelayan,” ungkapnya.

Ia meminta, pengerukan tersebut segera direalisasikan demi membantu kaum Nelayan Pasongsongan.

“Mudah mudahan pengerukan sedimentasi kolam labuh secepatnya direalisasikan karena sudah menjelang musim ikan dan menyangkut hidup orang banyak,” pintanya.

Lebih jauh Kades Ahmad Saleh Hariyanto menegaskan, ada dua solusi yang perlu diperhatikan jika memang nantinya ada atensi untuk dilakukan pengerukan.

“Yang pertama adalah pengerukan secara rutin. Kemudian, sayap pintu masuk Kolam Labuh diperpanjang agar pasir tidak mudah masuk ke pintu Labuh,” tegasnya.

Kendati demikian, jika memang Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur belum juga memberikan atensi untuk dilakukan pengerukan terhadap apa yang sudah menjadi keluhan masyarakat Nelayan Pasongsongan, Kades Ahmad Saleh bersama masyarakat Nelayan tentu akan mengambil langkah solutif.

“Jika memang seijin yang punya otoritas (Dinas Perikanan Provinsi Jatim) Kami bersama masyarakat nelayan siap untuk melakukan pengerjaan itu secara swadaya. Bahkan kami sudah mengantisipasi dengan menghubungi pengusaha alat berat Ponton dan Excavator untuk melakukan pengerukan karena demi kemaslahatan,” pungkas Kades Pasongsongan, Ahmad Saleh Hariyanto.

Sementara, Kepala Pelabuhan Pasongsongan, CHOIRUL HUDA, S.Pi mengatakan, pihaknya sudah melakukan upaya penyedotan namun tidak bisa maksimal karena kapasitasnya kecil.

“Yang pertama kita sudah melakukan sedot pasir namun tidak bisa maksimal karena kapasitasnya kecil. Dan kedua, kami sudah menaikkan keluhan masyarakat yang ditandatangani para nahkoda dan Kades ke tingkat Provinsi,” tuturnya.

Dirinya menyebut, surat yang sudah dilayangkan pihak pelabuhan Pasongsongan sudah dua kali.

“Sudah dua kali surat kami layangkan ke Surabaya mengenai keluhan masyarakat,” sebutnya.

Disinggung formula apa yang dilakukan PPI Pasongsongan atas semakin parahnya Sedimentasi, CHOIRUL HUDA berucap tetap menunggu respon dari Provinsi.

“Tapi saya tidak janji ya. Mudah- mudahan keluhan kami, keluhan masyarakat secepatnya ada respon, dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa direspon segera tinggal berapa bulan lagi,” ucapnya.

Ia pun meminta kesadaran pemilik perahu Nelayan untuk membayar iuran wajib di Pelabuhan Pasongsongan.

“Begitu sulitnya masyarakat Pasongsongan ini mau membayar iuran sesuai Pergub per perahu tiap harinya sebesar Rp. 2000 untuk mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon bantuan edukasinya,” jelasnya.

“Menuntut fasilitas yang sempurna, nyaman, bagus tapi Rp 2000 perak sulitnya minta ampun,” imbuhnya.

Ditanya fasilitas terbaik apa yang akan diberikan pihak Pelabuhan Pasongsongan nanti terhadap para Nelayan jika iuran wajib tiap hari dipenuhi, pihaknya menjawab bisa diperuntukkan saat ada Sedimentasi.