Dugaan Pelanggaran Keterbukaan Publik, OPD Probolinggo Dilaporkan ke Kejaksaan

IMG 20221211 151302

Probolinggo, Detikzone.net- Adanya rapat tertutup mengenai kebijakan tentang salah satu perusahaan yang belum mengantongi ijin namun sudah  beroperasi  membuat  Lembaga Swadaya Masyarakat LSM GMAS mendatangi kantor Kejaksaan Negeri yang beralamat di JL. Panglima Sudirman Kraksaan Probolinggo.

Kedatangan LSM GMAS pada 09 November 2022 yang lalu untuk memberikan surat aduan perihal kinerja anggota organisasi perangkat daerah yang tidak profesional dan tidak sesuai amanat Undang – Undang dalam menjalankan tugas di dalam pemerintahan Probolinggo serta tidak obyektif dan transparan .

Hal itu pun disinyalir adanya dugaan main mata dengan perusahaan yang tidak berizin.

Dengan terjadinya tindakan sweeping dan penyegelan 2 perusahaan Batching Plant yang berada di Desa Karangmeranti Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo telah ditemukan adanya perusahaan yang tetap melakukan kegiatan dengan bebas walaupun sudah di Segel oleh OPD Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan sekertaris II .

Menjadi pertanyaan di kalanggan Media dan LSM apakah perusahaan sudah tidak menghormati tindakan OPD pemerintah dan undang-undang yang berlaku.

IMG 20221211 151255

Hal semacam ini sudah jelas menyalahi kewenangan jabatan.

Menyikapi hal ini, LSM GMAS melaporkan OPD kepada Kejaksaan dan Bupati Probolinggo dengan  tembusan kepada Kajati dan Gubernur Jawa Timur, bahwasanya OPD Pemerintah Kabupaten Probolinggo tidak dapat menjalankan Undang-undang Nomor. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik KIP Pasal 3 tentang.

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.

Program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akun tabel serta dapat di pertanggungjawabkan.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan. 

“Sudah jelas uraian diatas adalah undang undang,” ungkap anggota Lsm GMAS.

Menurutnya, dengan adanya rapat tertutup pada tanggal 2 November 2022 di ruang jabung 3 Kantor Pemda Kabupaten Probolinggo, yang mana media dan LSM tidak diperkenankan mengikuti rapat tersebut, seakan sudah ada skenario pembohongan publik yang telah dibangun.

“Entah siapa sutradaranya yang jelas kita menduga aktornya adalah Dinas Perizinan, Dinas PUPR dan Dinas OPD yang hadir dalam berita acara. Yang mengakibatkan Media dan LSM kecolongan informasi saat hadir di dalam ruangan sekertaris II, ternyata di dalam rapat undangan untuk pengkondisian perusahaan PT. RAJA BETON berada di ruang jabung 3, yang dihadiri anggota OPD yang memiliki SDM yang cukup dan rata-rata golongan eslon 1 (satu) ,” terangnya.

Adanya dugaan propaganda oleh OPD untuk mengelabuhi Media dan LSM , yang pada saat itu merupakan rapat lanjutan dari hasil sidak penutupan Batching Plant yang berada di desa karangmeranti.

“Seharusnya keterbukaan Informasi Publik harus ditegakkan kalau Kabupaten Probolinggo ingin berubah . Cara pikir dan pola kerja lama pemerintahan harus segera diubah. Tidak hanya itu, seharusnya Bupati probolinggo sudah jeli menggali infomasi apa saja yang dilakukan OPD pemerintahan agar Kabupaten Probolinggo tidak lagi termasuk dalam kategori salah satu daerah termiskin dan APBD nya yang meningkat supaya tidak masuk ke dalam kantong oknum,” ungkap Usman.

Ia menegaskan, sudah jelas kebijakan keputusan Pemerintah diatur dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 berbunyi. Pasal 51 Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Dan Pasal 52 Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala,
Yang wajib diumumkan dan serta merta tersedia setiap saat .

“Hal semacam ini ada keanehan dalam mengambil keputusan tanpa didasari UU, akan tetapi sebaliknya melangkahi Undang-Undang. OPD pemerintah seharusnya memahami dan menjalankan sesuai Undang – Undang untuk Keterbukaan Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar pertanyaan dan jawaban oleh Masyarakat yang sesuai dengan Undang-Undang,” jelasnya

Sebab, Jika tidak dapat menjalankan dan menutupi Keterbukaan Informasi Publik yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan masyarakat. Tidak hanya itu, hak itu juga dapat mengakibatkan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terhadap OPD pemerintah yang tidak dapat menjalankan sesuai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik .

“Seharusnya OPD sudah memahami Undang-undang yang berlaku bukan hanya “Tahu, namun tidak memahami,
Sempat kami konfirmasi kepada Hasim Asisten II mengenai hal ini, Hasim mewakili seluruh OPD menyepakati dibukanya dan mengijinkan Dua perusahan yang berada di Karangpranti Kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo untuk beroprasi yang berdalih percepatan proyek nasional. Namun semua itu sudah jelas menyalahi aturan,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan