Pamekasan, Detikzone.net- Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih Produktif, Bupati Pamekasan, H. Baddrut Tamam melakukan perombakan dan mutasi sejumlah Pejabat di Lingkungan Pemerintah setempat.
Bupati Pamekasan, H. Baddrut Tamam mengajak pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) untuk senantiasa menjaga komitmen pengabdiannya dengan memberikan kontribusi besar terhadap agama, bangsa dan negara melalui kerja keras.
“Kalau saya ini meletakkan jabatan bupati, seperti orang pakai kumis ganteng, ya kumis pasangan saja. Saya tetap berkomitmen untuk tidak ada jual beli jabatan, karena kalau saya tidak melakukan itu berarti saya menelan ludah yang saya sudah buang sebagai wujud dari reformasi birokrasi ini harus terus berjalan” katanya, Rabu (16/11/2022).
Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam membebrkan alasaannya melakukan mutasi jabatan.
“Mutasi jabatan dilakukan sebagai bagian dari ikhtiar membawa pemerintahan yang produktif dengan berbagai dinamikanya,” bebernya.
Bahkan, lanjut Bupati, terkait mutasi tersebut terdapat isu destruktif dan ancaman.
“Kenapa saya lakukan itu, karena saya harus menjadi negarawan. Apa bedanya negarawan dengan politisi, kalau politisi berpikir pemilu yang akan datang, kalau negarawan berpikir generasi yang akan datang. Kalau saya mencopot pak Totok, pak Alwi dan tidak diberikan posisi tertentu, oleh bupati setelah saya itu akan bilang dia bukan negarawan,” jelasnya.
Dengan tegas Bupati mengajak para pejabat dan ASN secara umum untuk berkolaborasi demi keberlangsungan pembangunan Pamekasan. Jangan sampai berpikir tidak bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan alasan tidak memiliki jabatan di pemerintahan.
“Ayo berkontribusi, karena mati itu kapan saja. Karena mati kapan saja, maka hati kita jangan isi jabatan, kalau gusti Allah tidak ada di hati, maka setelah selesai jabatannya, ya gelisah,” tandasnya.
Bupati yang memiliki konsep visioner ini menandaskan bahwa ASN telah disumpah untuk senantiasa mengabdikan diri kepada agama, bangsa, dan negara.
“Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bekerja maksimal demi kemajuan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI),” tandasnya.