DPRD Sumenep Gelar Paripurna Penjelasan Bupati Atas Raperda APBD 2023

20221102 221956 0000

SUMENEP, Detikzone.net- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sumenep, kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, H. Indra Wahyudi, SE, M.Si, selaku Pimpinan Rapat menyatakan, Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, merupakan masa sidang kesatu tahun sidang 2022.

“Penyampaian PU fraksi DPRD sebagai tanggapan terhadap Nota Penjelasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disampaikan oleh Bupati Sumenep,” jelasnya.

Diharapkan, dengan Penyampaian Pandangan Umum fraksi-fraksi ini, dapat memberikan beragam perspektif yang dianggap urgen, sebagai dasar pembahasan APBD dengan tetap berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.

“Mudah-mudahan pelaksanaan rapat paripurna hari ini membawa manfaat bagi kita semua,” pungkasnya, Rabu (02/11/2022).

Selanjutnya acara pokok Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dibacakan oleh masing-masing juru bicara fraksi, yakni fraksi PKB, PPP, PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PAN dan fraksi Gabungan (Hanura Nasdem Sejahtera).

Sementara Rapat Paripurna dengan Agenda Penyampaian PU Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Penjelasan Bupati Sumenep atas Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, dihadiri Wakil Bupati Sumenep, Hj. Dewi Khalifah, SH, MH, M.Pd.I, para pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sumenep, para pimpinan OPD, camat, organisasi kemasyarakatan dan pers.

Tinggalkan Balasan