E-Warung Tabrak Pedum, TKSK Terkesan Tutup Mata, Ini Kata Kadinsos Pamekasan

20221023 205642 0000

Pamekasan, Detikzone.net-Sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan disebutkan bahwa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/ instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di Kecamatan. Ahad, 23/10/2022.

TKSK sebagai kepanjangan tangan dari kementrian sosial wajib mengawasi kegiatan bantuan sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya pada program Bantuan Program Non Tunai (BPNT).

Baik terkait pendataan keluarga penerima Manfaat bahkan penyalurannya agar tepat sasaran.

Tidak hanya itu, mengenai penyaluran sembakonya juga harus sesuai apa tidak dengan pedum serta memberikan laporan dengan cepat dan tepat sesuai fakta di lapangan.

Berbeda dengan TKSK pada Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur yang diduga melakukan pembiaran dan terkesan tutup mata pada ketiga  E- warung di desa Batukerbuy, Kecamatan Pasean, Kabupatem Pamekasan.

Pasalnya dalam beberapa tahun ini telah melakukan penyaluran Minyak Goreng kepada Keuarga Penerima Manfaat(KPM) seperti penyaluran pada bulan September 2022.

Menurut sumber KPM BPNT yang bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya mengatakan,  setelah mencairkan pada salah satu e warung sebagai penyalur sembako di desa Batukerbuy atas nama ANGGA (panggilannya) menyatakan bahwa”

“Saya baru saja pulang mengambil sembako (BPNT) di salah satu E- warung atas nama Angga dengan dana dari Kementrian sosial yang dimasukkan ke rekening saya yang perolehannya beras 5 kg, minyak goreng kemasan plastik 2 kg dan kemasan botol plastik 1kg. Setelah dihitung pemberian dari E- warung tersebut tidak mencapai nilai Rp 200.000 ( dua ratus ribu rupiah) ,” ujarnya.

Sebab kata dia, waktu penyaluran bukan dirinya yang menunjuk kebutuhannya  namun oleh E-warung langsung disiapkan E-warung,

“Selain itu, saya tidak mendapatkan lain lainnya termasuk struknya,” jelas KPM kepada awak media dengan nada kecewa.

Adanya fakta itu, investigasi dilanjutkan kepada Kades Batukerbuy via  WhatsApp namun  tidak ada respon.

Selanjutnya, dilanjutkan konfirmasi melalui WhatsApp kepada TKSK Kecamatan Pasean bernama  ISLIYAH.

“Saya menjawab sesuai peraturan saja kalau di peraturannya memang gak boleh, tapi kalau KPM nya sendiri yang menukar itu tidak apa-apa,” jelasnya.

“Mohon maaf untuk saat ini saya hanya sebagian membantu dalam penyaluran
Karena SK untuk pendamping belum ada. Saya tidak bisa memberikan ketegasan atau denda dalam aturan hanya menyampaikan aturan saja dan saya hanya membantu tidak harus ada di lokasi karena belum ada perintah
Untuk saat ini,” ungkapnya.

Pihaknya pun meminta tim investigasi Detikzone.net untuk menanyakan langsung kepada Dinas Sosial.

“Coba ditanya langsung ke pihak Dinsos,
kalau saya ada ditempat pasti saya ngasih arahan sesuai aturan,” tambah TKSK kepada tim investigasi.

Sementara itu, demi mengungkap fakta, Camat Pasean, Dwi Norkholis Ikhwan, SSTP, M.Si  juga turut diminta tanggapan mengenai hal itu.

“Tolong bisa menunjukkan identitas warga Batukerbuy tersebut atau warga pasean? informasinya kurang valid,” jawabnya via wa.

Selain investigasi  kepada pihak pihak di wilayah Kecamatan, tim Detikzone melanjutkan konfirmasinya kepada kepala dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, TARSUN.

“KPM itu kalau sudah pegang kartu isi Rp 200.000 itu sebagai pembeli, kalau yang diberikan tidak sesuai aturan tentang harga dan jenisnya ditolak saja. Tidak ada pembiaran terus menerus diawasi tapi KPM tetap sulit diberi pemahaman bahwa dirinya sebagai pembeli punya hak menolak kalau tidak sesuai. Kalau agen/ toko tentu selalu ingin laba yang banyak,” tutur Tarsun.

Menurutnya, Dinas Sosial cuma bisa melakukankoordinasi dengan BNI.

“Kalau agen melanggar aturan, BNI yg punya kewenangan untuk sanksi,” ungkapnya.

“Siapapun bisa langsung lapor ke BNI, kalau ada temuan pelanggaran, dan silahkan laporkan ke APH ” jelas Tarsun dengan detail.

Sementara itu, pihak terkait dengan BPNT yakni Bank Negara Indonesia saat dihubungi menyatakan dengan gamblang bahwa di Pedomam umumnya, minyak goreng tidak boleh disalurkan dan dari dulu sudah di wanti wanti kepada E-Warung pak ” jawab Perwakilan BNI Pamekasan bernama Budi.

Berkaitan dengan itu, Komnas PKPU cabang Pamekasan yang dipimpin Zainal Fatah angkat bicara.

“Kami sebagai lembaga independen yang mempunyai tupoksi pengawasan terhadap peredaran barang dan Jasa (pelaksana pemerintah dan lainnya di mana terkait dengan program Bansos wajib di laksanakan sesuai dengan petunjuk tehnis dan pedum yang sudah di tetapkan,” ujarnya.

Sebab, lanjut Zainal, ketika ada penyimpangan pada penyaluran oleh e-warong pihak pihak terkait tidak boleh membiarkan, baik itu dinas dan jajarannya maupun pihak Bank yang ditunjuk terlebih TKSK di Kecamatan sebagai kepanjangan tangan dari kementrian Sosial.

“Jangan hanya diam atau pura pura tidak melihat dan mendengar, jika terkait dengan e warong di di desa Batukerbuy memang tidak hanya sekali menyalurkan Minyak Goreng kepada KPM. Kenapa kami tahu, karena kami sering menerima pengaduan dari warga,” tegasnya.

“Harapan kami mewakili masyarakat agar e warung tidak melakukan hal hal yang tidak sesuai dengan pedum Pada BPNT dan/Sembako apalagi melakukan penyimpangan pengurangan dengan salih pemerataan yang terpaksa, ketika ada pengaduan lagi maka kami akan menindak lanjuti ke APH,” jelas aktifis senior yang sudah kenyang makan asam garam di lapangan dan di kalangan Pemerintahan serta badan dan Lembaga di luar pemerintahan ini.

Tinggalkan Balasan