Lakukan Intimidasi, Pengusaha Pom Mini Tanjung Dilaporkan ke Polisi

IMG 20221017 205116

Sumenep, Detikzone.net – Mendapat perlakuan intimidasi saat melakukan konfirmasi, Tim investigasi yang terdiri dari wartawan dan LSM melaporkan  pemilik usaha Pom Mini berinisial A ke Polsek Saronggi, Polres Sumenep. Senin, 17/10.

Intimidasi tersebut bermula saat tim menanyakan terkait proses terbitnya rekomendasi BBM jenis pertalite karena diduga  tidak sesuai dengan mikanisme yang ada.

“Mon rekom tanyaagi ka kadessa, karna saya olle rekom deri Kades. ( kalau rekom tanyakan ke kadesnya, karena saya dapat rekom dari kades ).” ujar inisial A dengan nada tinggi dan emosi.

Kedatangan dan upaya tim direspon amarah, Tim investigasi berinisiatif untuk keluar dari kediaman inisial A untuk melakukan konfirmasi lanjutan kepada kepala desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep.(17/10)

Baca JugaWarga Marengan Daya Diduga Menimbun BBM Bersubsidi Jenis Pertalite

Baca Juga Tak Terima Bisnis BBMnya Disorot, Warga Marengan Daya Minta Tim Investigasi Bersurat

Dalam perjalanan keluar, pengusaha pom mini yang diketahui berinisial A langsung mendorong salah satu dari personel tim. Yakni aktivis DPP LPPK.

“Kaloar, kaloar, ngkok tak Andik bekto ngurusin bekna. ( keluar, keluar, saya tidak punya waktu ngurusin kamu ) ,” kata inisial A seraya mengusir.

20221017 205228 0000

Kejadian itu kemudian dilaporkannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polsek Saronggi, Senin (17/10/2022) malam.

Dalam laporan aduan tersebut, terlapor A, diadukan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menyatakan:

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00.

“Kita melaporkan karena sikapnya yang tidak mengedepankan sisi humanis dan arogan dan terkesan menghalang halangi tugas rekan rekan wartawan dalam menggali informasi saat tugas jurnalistik,” ujar Hayyi Rolis, Aktivis LPPK.

Menurutnya, Laporan tersebut menjadi warning sekaligus pembelajaran bagi para pelaku usaha yang diduga menyalahi aturan.

” Saat kita melakukan upaya konfirmasi kepada pelaku usaha BBM bersubsidi yang diduga menyalahi aturan, kemudian kita dihargai dengan pengusiran dan sikap arogan tentu siapapun akan geram. Biarlah laporan ini menjadi pelajaran agar  pelaku ini tidak arogan dan membusungkan dada,” tandas Hayyi Rolis.

Tinggalkan Balasan