Banjarmasin, Detikzone.net- Tiada henti-hentinya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Program Strategis di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Sosialisasi dibuka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Alen Saputra, S.H, M.Kn. Sebagai narasumber.
Hadi dalam kegiatan tersebut anggota Komisi II DPR, H. Difriadi serta Kepala Kantor Pertanahan Ahmad Yanuari, SH,MH yang dilaksanakan di Best Western (BW) Kindai Hotel Banjarmasin dihadiri ratusan peserta pada Kamis (13/10/2022).
Kepala Kantor Wilayah BPN Kalsel Alen Saputra menyampaikan, selain sosialisasi program strategis ini juga sekaligus pembagian sertifikat tahun 2022 untuk Kota Banjarmasin yang sudah selesai disertifikatkan sekitar 3.800 dari 5000 sertipikat yang diserahkan secara simbolis kepada 10 orang perwakilan.
“Jadi tinggal sisanya lagi dalam 2 bulanan ini selesai, hanya tinggal cetak sertipikatnya saja,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kepada masyarakat untuk menjaga sertifikat mereka agar digunakan untuk kebutuhan produksi bukan untuk konsumtif guna permodalan mereka.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa untuk di jalur hijau tidak disertifikatkan.
“Namun tidak melarang mereka untuk mengelola, tetapi suatu saat, jika pemerintah membutuhkan tentunya akan dibebaskan pemerintah,” ungkapnya.
Terkait dengan tumpang tindih sertipikat, pihaknya menyatakan karena dulunya sekitar tahun 1970 an memang tidak ada titik koordinat.
“Oleh karenanya, dengan adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini semua tanah – tanah di Indonesia ini akan terdata,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut dia, secara otomatis sertipikat tanah tumpang tindih akan teratasi secara sendirinya.
“Kami berharap masyarakat benar – benar memanfaatkan, mengelola tanahnya yang sudah disertifikatkan program PTSL ini. Pasalnya ATR/BPN tidak mungkin secara terus menerus menjaga tanah mereka,” imbaunya.
Sementara, sebagai narasumber anggota Komisi II DPR-RI, H. Difriadi mengapresiasi kepada Kementerian ATR/BPN Provinsi Kalsel atas kerja keras yang telah dilakukan untuk kesejahteraan rakyat khususnya di Kalimantan Selatan.
Dalam pelaksanaan program strategis nasional ini, Difriadi mendukung Kementerian ATR/BPN dari segi regulasi dan anggaran.
Disampaikannya, PTSL ini diciptakan pemerintah untuk masyarakat agar mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah.
“Saya mengerti betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat yang perlu diberi kepastian hukum, tentu dari segi pembuktian secara legal formal yaitu sertipikat tanah,” bebernya .
