4 Terdakwa Narkotika Divonis Bebas PN Pangkep, Ketum SI: Oknum Hakim Langgar Kode Etik

Pangkep, Detikzone.net- Pengadilan Negeri (PN) Pangkep, memvonis bebas 4 terdakwa Narkotika, 1 diantaranya anggota Polri yang bertugas di Polres Pangkep. Ahad, 25/09/2022.

Terdakwa memiliki ‘Narkotika’ 2 saset Jenis Sabu, 600 butir obat daftar G Berlogo Y yang ditahan pada tanggal 26 Januari 2022.

Terdakwa masing masing bernama Adi Saputro, oknum anggota Polri Polres Pangkep , Muhammad Ashar, Nada sharena dan Saenal.

4 terdakwa tersebut divonis bebas oleh Hakim pengadilan Negeri Pangkep, Jumat. 23/09/2022.

Lepasanya 4 Terdakwa terus mendapat kecamn dari berbagai pihak, salah satunya dari Ketua umum Suara Indonesia,/ (SI) , Muhammad Arip.

Muhammad Arip, kepada media ini mengatakan , “Oknum Hakim Pengadilan Negri Pangkep telah mencederai tatanan hukum dan melanggar kode etik sebagai hakim,” katanya.

“Aksi Unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa tersebut di depan pengadilan Negeri Pangkep, yang menyuarakan terkait divonis bebasnya 4 terdakwa kasus Narkotika, Saya menduga kuat adanya permainan mafia peradilan ,” tegas Ketum Suara Indonesia.

Ia Menambahkan , “Keempat terdakwa bernama Adi Saputro, oknum anggota Polri Polres Pangkep , Muhammad Ashar, Nada Sharena dan Saenal. dengan barang bukti 2 saset sabu-sabu dan 600 butir daftar G berlogo Y tersebut divonis bebas. Oknum hakim yang menangani kasus ini benar benar telah mencoreng institusinya sebagai pengetok palu vonis hukuman bagi pelaku tindak pelanggaran kejahatan di negeri ini,” tegasnya.

Bahkan pasal yang diterapkan terhadap terdakwa, yaitu Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 112 Ayat (2), oleh jaksa penuntut umum (JPU) menuntut terdakwa 5 tahun penjara dan denda Rp 8 Ratus juta rupiah.Lalu mengapa para terdakwa tersebut di bebaskan oleh Hakim.

“Ini kan sungguh sangat memalukan ,apalagi diantara ke empat terdakwa ada oknum polisi polres Pangkep , sungguh miris ,, ! Saya menduga kuat ada konspirasi terselubung,atau jangan jangan oknum hakimnya di duga masuk angin ?,” ucapnya dengan tanda tanya.

“Saya selaku ketua umum Suara Indonesia akan bersurat ke komisi Yudisial Untuk mempertanyakan kinerja oknum hakim di pengadilan negeri (PN)pangkep. Bahwa ini sudah jelas ada kode etik yang oknum hakim langgar. Saya yakin pengadilan negeri Pangkep gagal dalam menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya ,” tuturnya

Menurutnya, ketentuan pada pasal 5 ayat (1) Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman menerangkan bahwa Hakim wajib Menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai Hukum dan rasa keadilan dalam hidup masyarakat.

“Ketentuan ini mengandung makna bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang di hadapkan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Padahal ini jelas- jelas pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dimana sudah jelas ada pasal hukum pidana yang menjerat bagi pelakunya, tapi kok di vonis bebas,.?

“Ini kan suatu keputusan dan tindakan yang miris, dimana hukum di negeri ini telah banyak di permainkan oleh oknum oknum hakim nakal,” tutupnya

Sementara, Humas pengadilan negeri Pangkep, Hendrik. SH, kepada media ini mengatakan aksi unjuk rasa tersebut sudah diterima dengan baik.

“Kami tampung tuntutan atau pun keluhan untuk kami evaluasi,” ujarnya

“Apabila tuduhan dari mereka benar benar berdasar, maka kami akan jadikan evaluasi. Untuk putusan ini kita tunggu proses masih ada Kasasi dan masih ada upaya hukum putusan ini belum kekuatan hukum tetap,” pungkasnya .

Tinggalkan Balasan