Sumenep, Detikzone.net- Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengelola anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) .
Dana untuk kemaslahatan tersebut senilai Rp8,3 miliar.
“Dana miliaran Rupiah itu akan diberikan kepada 9.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” ujar Kainsos P3A Kabupaten Sumenep, Ahmad Zulkarnain.
Zulkarnain berujar, jumlah Keluarga Perima Manfaat (KPM) tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada 2021 jumlah pemerima sebanyak 7.000 KPM. Sedangkan untuk 2022 mencapai 9.000 KPM. Ada peningkatan sekitar 2.000 KPM,” ujarnya.
Kata dia, Penambahan kuota penerima BLT DBHCHT baru selesai dimusyawarahkan di tingkat kabupaten.
“Berapapun kuota yang disepakati dalam musyawarah tersebut akan disampaikan ke publik.,” Katanya.
Saat ini, lanjut dia, Dinsos masih menunggu pengajuan calon KPM dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dari desa.
“Setelah itu akan dilakukan verifikasi dan validasi ke lapangan,” lanjutnya
Kadinsos berjanji, akan terus mengawal calon KPM BLT DBHCHT agar tidak menerima double bantuan.
“Verifikasi dan validasi data, akan kami kawal agar tidak ada penerima yang double,” tandasnya.
Menurutnya, untuk kriteria calon penerima yakni buruh petani rokok, dan buruh pabrik rokok.
“Pemberian BLT lebih ditekankan pada buruh tani, bukan petaninya,” bebernya
Sedangkan buruh pabrik rokok diberikan kepada mereka yang perusahaannya legal.
“Bantuan itu hanya diberikan kepada buruh taninya saja, dan buruh pabrik rokok,” beber Zulkarnain, Senin (26/09/2022).
Terakhir, dirinya menandaskan, untuk nominal perima BLT DBHCHT Rp900.000 per KPM. Dari segi nominal memang turun dari tahun sebelumnya. Namun dari jumlah KPM tahun ini justru lebih banyak.
“Nominal bantuannya turun, tapi jumlah KPM tahun ini lebih banyak, agar ada pemerataan KPM,” tandasnya.
