Proyek Jalan Kereta Api, Tanah H. Jamaluddin Masih Bersengketa dengan Panitia

Maros, Detikzone.net-  Tanah milik  H. Jamaludin yang beralamat di Tellumpoccoe, Marusu, Kabupaten Maros hingga saat ini masih bersangketa soal harga dengan panitia pembebasan lahan jalur rel Kereta Api.

Kepada media ini, H jamal mengatakan pembebasan lahan yang terdampak rel kereta api khususnya di kabupaten Maros awalnya ia di undang untuk menghadiri sosialisasi dikantor desa.

“Pertemuannya hanya sekali, setelah itu tidak ada lagi pertemuan. Pada tahun 2018, pengukuran tanah masyarakat tanpa dihadirkan pemilik lahan maupun pemerintah desa setempat dan
dilakukan oleh ATR/BPN Maros serta didampingi oleh pihak kereta api atas nama Irfan,” jelasnya

H. Jamal menjelaskan setelah ia mengetahui tanah miliknya ada yang mengukur tanpa seijinnya, dirinya pun mempertanyakan kenapa mengukur tanahnya tanpa seijinnya begitu juga dengan 80 warga lain yang mengalami nasib yang sama.

Bahkan terkait harga, pihaknya mengeluhkan karena zona yang sama , persuratan sama, namun harganya berbeda seperti yang dialami H. Jamal yang mendapatkan harga murah.

Kepala Desa Marumpa Bakti Saleh saat dikonfirmasi di ruang kerjannya  mengatakan bahwa warga Desa Marumpa yang terdampak Pembebasan Lahan sebanyak total 72 orang.

“Kendala pertama penetapan harga, Appraisal menilai sesuai dengan NJOP,” ujarnya.

Menurutnya, warga tidak setuju karena harganya sangat rendah. Ia menjelaskan setiap transaksi ia membuat AJB dan  dikenakan zona, kenapa tim appraisal perlakukan tidak zona lokasi yang terdampak.

“Faktanya tidak sesuai zona, kepala desa tidak ditemui tim appraisal, penilaian kami saja tidak pernah dilihat dan tidak pernah kordinasi,” jelasnya.

20220917 115730 0000

Ia berharap kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bisa agar bisa cek dan ricek kembali supaya permasalahannya tidak berlarut larut.

Sementara, Tim Appraisal saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp Nasrullah terkait SOP Tim appraisal pada saat menilai harga tanah dan bangunan warga yang terdampak pembebasan rel kereta api ini berdalih sudah dilakukan peninjauan.

“Sudah pasti setiap bidang di tinjau pak Dan didampingi oleh perwakilan pemilik/pemerintah setempat/RT/RW .
Kami punya dokumentasi setiap bidang tanah yang dinilai,” dalihnya.

 

20220917 115558 0000

Berkenan dengan itu, Kuasa Hukum 81 warga Pangkep – Maros Sudirman, SH,.MH saat di konfirmasi peristiwa ini mengungkapkan bahwa bukan hanya satu orang yang mengalaminya itu.

“Hampir seluruh masyarakat di dua kabupaten mengalami hal yang sama .
Ini bukti bahwa ATR/ BPN tidak turun ke lokasi, bukti Appraisal tidak turun ke lokasi dan tidak ketemu kepada warga yang memiliki tanah, jika ATR/BPN dan Appraisal melakukan pendataan hal ini tidak terjadi, pasti tanah ketemu pemiliknya, pemiliknya ketemu dengan tanahnya dan ketemu dengan tim penugasan di lapangan. Kami melihat ini penyalahgunaan kewenangan,” utupnya.

Tinggalkan Balasan