Tanah Warga Tertukar Bidang, Kadiv Humas BPKA Sulsel: Ayo Berantas Mafia Tanah

20220910 182534 0000

Pangkep, Detikzone.net-  Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo dalam arahannya saat Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/09/2021).

Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang mem-backingi mafia tanah tersebut,” ujarnya dikutip dari Kominfo.

20220910 173022 0000

Nasib malang yang dialami Sudirman yang memiliki tanah berstatus Akta Tanah sementara (PPAT) Camat, kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Akta Jual Beli (AJB) seluas 150 m2 dengan Nomor : 109/KM-PK/III/2015 dirampok.

Lebih sialnya lagi, tanah miliknya terjual ke pihak panitia pembebasan lahan Kereta Api pare pare – Pangkep – Maros akibat kesalahan pendataan aparat instansi terkait.

Sudirman kepada media ini menjelaskan tanah seluas 150 m2  tersebut dibelinya dari Haji Hamiah.

Bahkan  lebih parah lagi, pada tahun 2019 sudah berulang kali melaporkan ke kantor Lurah termasuk kantor ATR / BPN Pangkep tentang nasib yang di alaminya ternyata di pimpong kesana sini.

Sementara, Kepala kantor ATR / BPN Pangkep Siti Aminah mengatakan bahwa perkara tersebut ada indikasi Tertukar Bidang.

“Perkara ini ada indikasi tertukar bidang dan luas lahan. Namun tertukarnya bidang ini bukan dari kami,” tuturnya.

Camat minasatene Dra. HJ. Chuderiah saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya terbit ini Akte jual beli (AJB) tetapi bukan obyeknya yang tidak sesuai dengan di lokasinya.

Ia meyakini ini salah, masa terbit akta jual beli (AJB) tidak sesuai dengan obyek.

“Kalau pribadi saya ini salah katanya. Menurutnya kesalahan ini dari proses tidak meninjau itu pemahaman saya,” jelasnya.

Kepala BPKA Sul-Sel Andi Amana Gappa melalui Hendry Mundan
Kadiv Humas BPKA saat dikonfirmasi di kantor Balai perkereta apian pada hari jumat. 09/09/2022 mengatakan jika warga memiliki dokumen yang lengkap silahkan lakukan upaya hukum.

“Sesuai Arahan Presiden Joko Widodo memberantas mafia tanah. Kami menyarankan ke warga warga yang memiliki dokumen yang lengkap silahkan laporkan mari sama sama kita berantas mafia tanah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan