Tanah Milik Warga Tertukar, Camat Minasatene Salahkan Proses Tanpa Peninjauan

20220909 212058 0000

Pangkep, Detikzone.net- Tanah milik Sudirman berstatus Akta Tanah sementara (PPAT) Camat, kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Akta Jual Beli (AJB) seluas 150 m2

Nomor : 109/KM-PK/III/2015 di rampok yang lebih sial lagi tanah miliknya terjual ke pihak panitia pembebasan lahan Kereta Api pare pare – Pangkep – Maros akibat kesalahan pendataan aparat instansi terkait. Jumat, 09/08.

Sudirman kepada media ini menjelaskan tanah seluas 150 m2 yang di belinya dari Haji Hamiah yang lebih parah lagi pada tahun 2019 sudah berulang kali melaporkan ke kantor Lurah termasuk kantor ATR / BPN Pangkep tentang nasib yang di alaminya ternyata di pimpong kesana sini.

“Saya berterima kasih kepada media setelah saya memberikan informasi ke media permasalahan saya baru di respon baik di kelurahan, kecamatan, maupun ATR/ BPN Pangkep ,” tuturnya

Kepala kantor ATR / BPN Pangkep Siti Aminah merespon dan memanggil semua yang terkait dengan perkara ia membantu mempertemukan pihak yang berkepentingan .

“Perkara ini ada indikasi tertukar bidang dan luas lahan  tertukarnya bidang ini bukan dari kami,” ungkapnya.

Hj. Hamiah kepada media ini mengakui dan membenarkan telah menjual tanah milik nya kepada Sudirman waktu itu .

20220909 212308 0000
foto Pemilik lahan yang dirampas haknya, di kantor ATR /BPN Pangkep

Camat minasatene Dra.HJ Chuderiah saat dikonfirmasi media ini di ruang kerjanya mengatakan bahwa sudah terbit ini Akte jual beli (AjB) tetapi bukan obyeknya yang tidak sesuai dengan lokasinya.

Ia meyakini ini salah, masa terbit akte jual beli (AJB) tidak sesuai dengan obyek.

“Kalau pribadi saya ini salah,” pungkasnya

Menurutnya, kesalahan ini dari proses tidak meninjau. “Itu pemahaman saya,” bebernya.

20220909 212127 0000
Foto : Camat Minasatene Dra. HJ. Chuderiah saat di konfirmasi di Ruang kerja nya

Setahunya, sebelum terjadi transaksi jual beli kan ada kesepakatan dulu pembeli dan penjual

“Saya lengkapi KTP, Kartu keluarga, tanda bukti kepemilikan kalau sudah jelas baru ke kelurahan setelah itu baru ke kecamatan,” tukasnya.

Di kutif dari Kominfo – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang ada di Tanah Air. Menurut Presiden, penyelesaian konflik agraria penting guna mewujudkan reformasi agraria bagi masyarakat dan memberikan kepastian terhadap ketersediaan ruang hidup yang adil bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan kepala negara dalam arahannya saat Penyerahan Sertipikat Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria, yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/09/2021).

“Saya juga kembali mengingatkan bahwa pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia-mafia tanah,” ujar Presiden.

Guna mewujudkan hal tersebut, Presiden menginstruksikan jajaran Polri untuk memperjuangkan hak masyarakat dan menegakkan hukum secara tegas dalam penyelesaian konflik agraria di Tanah Air.

“Kepada jajaran Polri saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia-mafia tanah yang ada. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang meng-backingi mafia tanah tersebut,” imbuhnya.

Presiden juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang memberikan keadilan kepada seluruh pihak. Presiden tidak ingin konflik agraria yang terjadi di banyak daerah di Tanah Air terus-menerus berlangsung.

“Saya tidak ingin rakyat kecil tidak mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang menjadi sandaran hidup mereka. Saya juga tidak ingin para pengusaha tidak mempunyai kepastian hukum atas lahan usahanya,” ungkap Presiden.

Meski konflik agraria dan sengketa tanah merupakan tantangan yang berat, Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencari solusi terbaik dalam penyelesaian setiap kasus yang ada. Presiden juga mengingatkan bahwa pemerintah bersikap terbuka untuk membantu masyarakat yang sedang memperjuangkan lahan mereka.

“Saya juga sudah beberapa kali mengundang perwakilan organisasi masyarakat sipil untuk berdiskusi mengenai opsi-opsi, pilihan-pilihan dalam penyelesaian setiap kasus tanah yang ada,” ucap Presiden.

“Setiap tahun saya menerima kelompok-kelompok tani yang rela jauh-jauh,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan