Nasional

Wakil Ketua DPRD Maros Tanggapi Ketidak Adilan yang Diterima Warga Ihwal Pembebasan Lahan

1269
×

Wakil Ketua DPRD Maros Tanggapi Ketidak Adilan yang Diterima Warga Ihwal Pembebasan Lahan

Sebarkan artikel ini
20220907 222548 0000

 

Maros, Detikzone.net-  Rabu 07 September 2022, Kasus pembebasan lahan mega proyek Rel Kereta Api yang terdampak khususnya di kabupaten Maros semakin mengerucut.

Selain beberapa masyarakat yang dirugikan, hal yang sama juga menimpa pada H. Jamaludin selaku pemilik lahan yang  hanya diundang sekali untuk menghadiri sosialisasi di kantor desa sebelum kasus ketidak Adilan itu  terjadi.

“Pertemuan tersebut hanya sekali setelah, itu tidak ada lagi pertemuan tahun 2018 pengukuran tanah masyarakat tanpa dihadirkan pemilik lahan maupun pemerintah desa setempat yang dilakukan oleh ATR/BPN Maros dan di dampingi oleh pihak Kereta Api atas nama Irfan,” katanya

Kepada media ini H. Jamaludin menjelaskan Ia di kagetkan setelah pengukuran tanah miliknya yang dilakukan tanpa seijinnya.

“Pada tahun 2019 akhir, tiba tiba ada harga yang disodorkan dari kantor kecamatan ini harganya dari kami 94.000,_ jelas ia heran sedangkan di lahan di belakangnya di hargai 6.000.000,_ lebih permeter. NJOP nya saja kurang lebih 200.000,” katanya.

Ia merasa haknya di rampas, “Kami pemilik lahan tidak pernah di panggil, namun tiba – tiba ada harga,” tuturnya .

Menurutnya, ATR/BPN kota Maros khususnya sudah melakukan pemutusan hak kepada masyarakat belum ada putusan pengadilan belum ada putusan apa apa kok tiba tiba ada putusan hak.

“dasarnya apa ? dari mana ? ternyata mereka pakai undang – undang teroris,” ucapnya.

Lanjutnya, dengan ada peristiwa ini turunlah pejabat Kasdam waktu itu, wakil gubernur wakapolda di lokasi kami kasdam menjanjikan waktu itu akan kita bicarakan nanti diatas. Waktu itu di lahan saya yang penuh pohon mangga manis, mangga golek dan mangga madu.

Setelah pertemuan itu ia menunggu ternyata 3 hari kemudian pasukan TNI / Brimob turun memaksa mengukur.

“Ini murni ada penyelewengan, karna sesuai penyampaian kabalai dari pare – pare sampai Maros 7,4 triliun dan di sampaikan juga kabalai baru amana gappa dana pemulihan 526 Milyar,” Ungkap dia.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD kabupaten Maros Hj. HAERIAH RAHMAN, SP,. saat di konfirmasi media ini mengatakan bahwa ini sudah lama berproses Pembebasan lahan Rel Kereta Api adalah fasilitas umum untuk rakyat.

“Ini sudah beberapa kali di mediasi. Kami berharap tidak ada ketimpangan masyarakat dengan pengambil kebijakan, kita tidak mau ada yang di rugikan dan ada yang diuntungkan, karena Rel Kereta Api untuk kepentingan masyarakat juga.

20220907 222507 0000
Foto: Wakil ketua DPRD Kabupaten Maros Hj. HAERIAH RAHMAN, saat dikonfirmasi media ini

“Kalau ada masyarakat yang tidak puas bagaimana caranya di fasilitasi sehingga melihat standar harga
Ia menjelaskan sepanjang penetapan harga secara musyawarah. Rel Kereta Api sama dengan jalan raya,”ucapnya.

Di tanya soal perbedaan harga dengan lokasi yang sama dan sama sama memiliki sertifikat ia menjawab itulah barang kali yang di anggap ketidakadilan.

Ia menanggapi jika ada aspirasi seperti itu ada yang di kasih harga yang berbeda dengan zona yang sama persuratan yang sama silahkan di ajukan aspirasinya ke DPRD.

“Nanti kita akan panggil dan akan pertemukan dengan pihak Rel perkereta apian atau lembaga terkait, yakni Dinas Perhubungan untuk menyelesaikannya,” tegasnya

 

.

Tinggalkan Balasan