PT. BTG Kecewa dengan Perusahaan Daerah Baratala Milik Pemkab Tanah Laut

20220907 211926 0000

Banjarmasin, Detikzone.net- PT BTG ( Bimo Taksoko Gono ) Lagi lagi gelar jumpa Pers kepada wartawan Media Elektronik ,Cetak dan Online Terkait Mengenai Hal Laporan atau somasi pertama yang tidak di tindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Rabu 7 September 2022 Bertempat di Rumah Makan Bu cus di Jalan R.E Martadinata Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan.

Menurut Kuasa Hukum PT BTG Sinar Bintang Aritonang SH, hari ini 7 september 2022 kami PT BTG Kembali melayangkan Somasi serta laporan yang ke 2 ke Polda Kalsel.

Menurutnya, Somasi pertama yang dilayangkan ke Polda Kalsel tidak di tanggapi karena laporan tidak melampirkan data data persyaratan yang lengkap, ini sangat melukai kami karena menurut kami kekurangan data hanya alasan untuk memperlambat prosesnya.

Klien nya sangat dirugikan dengan diputusnya kerjasama pertambangan dari pihak PD Baratala ke pihak PT BTG, ia meminta secepatnya persoalan ini di proses.

PT BTG, melalui kuasa hukum nya menjelaskan pihaknya selaku kontraktor dan Investor (pihak ketiga) maupun rekan kerja PD Baratala Tuntung Pandang, sangat dirugikan atas tindakan PD Baratala.

20220907 211840 0000

Ia menyebutkan, PT Bimo Taksoko Gono telah menguasai lahan di Desa Pemalongan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan membayar ganti rugi kepada masyarakat penggarap sebanyak 53 Hektar.

“Pembayaran ganti rugi tersebut dilakukan sebelum adanya izin pinjam pakai kawasan hutan/IPPKH (SK 313 Menhut. II/2008 tgl 15 september 2008),” sebutnya.

Disamping itu, kata Bintang, PT BTG juga telah melakukan pembayaran PBB atas lahan tersebut, sehingga PT BTG mempunyai hak penguasaan atas lahan tersebut.

“Setelah menguasai lahan tersebut pada tahun 2005 PT Bimo Taksoko Gono mengurus untuk mendapatkan izin KP (dahulu) atau IUP (sekarang),” katanya.

Namun, Bintang menjelaskan, saat itu tidak bisa karena lahan tersebut sudah menjadi KP/IUP Perusahaan Daerah Aneka Usaha Manuntung Berseri (PD AUMB dahulu) atau PD Baratala Tuntung Pandang (sekarang).

Kondisi tersebut terlihat sangat aneh karena tidak mempunyai lahan tetapi bisa mempunyai ijin KP/IUP. Akhirnya, PT Bimo Taksoko Gono hanya bisa mendapatkan Surat Perintah (SPK dahulu) dari PD AUMB tahun 2005 terus diperpanjang.

“PT BTG selaku kontraktor atau investor PD Baratala Tuntung Pandang atau dapat disebut sebagai pihak ketiga mulai dari tahun 2005 sampai sekarang selalu mengeluarkan biaya yang diperlukan untuk dapat melakukan seluruh aktivitas penambangan sampai dengan penjualan,” terangnya.

Sedangkan PD Baratala Tuntung Pandang, kata Bintang lagi, karena tidak mempunyai modal kerja dan modal investasi selama ini hanya menjadi rekan kerja serta hanya menerima pembayaran kontribusi atau royalty serta biaya lainya yang diperlukan dari PT Bimo Taksoko Gono.

“Kami mengharapkan dari PD Baratala agar segera secepatnya mempertimbangkan kepada PT BTG bisa bekerjasama lagi. Sehingga tidak menimbulkan kisruh antar rekanan kontraktor atau pihak ketiga,” tutupnya.

Kalau berlarut larut seperti, kata dia jelas menjengkelkan.

“Jelas kami sangat keberatan dan dirugikan, sebab SPK yang semestinya diberikan kepada kami, malah ditujukan untuk perusahaan lain,” Pungkas Kuasa Hukum  PT BTG, Sinar Bintang Aritonang.

Tinggalkan Balasan