Uncategorized

FMSB Lakukan Perlawanan, Tindak Tanduk Mafia Tanah di Sumenep Diujung Tanduk

1379
×

FMSB Lakukan Perlawanan, Tindak Tanduk Mafia Tanah di Sumenep Diujung Tanduk

Sebarkan artikel ini
20220830 212427 0000
Foto: Nurahmat

Sumenep, Detikzone.net- Keberingasan para mafia tanah di kota Keraton Sumenep yang semakin merajalela terus mendapat perlawanan dari berbagai elemen masyarakat. Selasa, 30/08.

Terkini, para oknum oknum pemalas berkedok Yayasan dan Perkumpulan yang kuasanya melebihi raja tersebut mendapat perlawanan dari Forum Masyarakat Sumenep Bersatu (FMSB).

Tindak tanduk Sindikat para garong tanah masyarakat bahkan tanah negara yang disinyalir melibatkan oknum BPN Kabupaten Sumenep kini diujung tanduk setelah Nurahmat, selaku Koordinator FMSB membuka gudang data yang dimilikinya terkait permainan para gerombolan mafia tanah.

“Pada tahun 2009 pada pelaksanaan ajudikasi, Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep mengajukan permohonan penyertifikatan. Penyertifikatan itu di 11 Desa di 3 Kecamatan. Sertifikat yang saya pegang ini salah satu penyertifikatan oleh Yayasan Panembahan Sumolo di Desa Gunggung Kecamatan Batuan sebanyak 165 Sertifikat,” ujar Nurahmat saat melakukan jumpa Pers. Senin (30/8/2022) malam.

Bahkan kata Aktivis vokal ini, setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata bukan hanya 165 Sertifikat saja, namun berhektar hektar tanah.

“Setelah kami telusuri, luas tanah yang disertifikat oleh YPS ini kurang lebih sebesar 52 Hektar di Desa Gunggung,” jelas Nurahmat

Ajaibnya, kata Nurahmat, yang menjadi bentuk keanehan semua sertifikat hak pakai oleh Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep ini petunjuknya tanah negara tetapi di sertifikat hak pakai dan tidak disebutkan penggunaan dari tanah yang disertifikat ini apa.

“Ironisnya, masa berlaku penggunaan sertifikat ini juga tidak dijelaskan,” ungkapnya

Hal itu pun semakin terlihat janggal penuh rekayasa, karena penunjukan dan penetapan batas pelaksanaan pengukuran untuk menerbitkan hak pakai itu ditunjukkan oleh satu orang atas nama Mohammad Eksan selaku pemilik tanah.

“Ini kan membingungkan, dimana ada pemilik tanah, jika petunjuknya adalah tanah negara,” terangnya.

Dengan tegas, Nurahmat menyimpulkan bahwa hal itu sudah cacat prosedural bahkan menduga kepala desanya ada main mata atau mungkin sudah diintervensi, mendapat uang bahkan sudah ada kesepakatan kerjasama.

“Kalau tidak ada kerjasama dan komitmen itu tidak akan terjadi. Karena dasar penguasa fisik itu kan dari kepala desa, kapan Yayasan Panembahan Sumolo ini menguasai fisik ? Saya tegaskan itu tidak ada yang menguasai fisik. Dan gak mungkin seorang bangsawan itu mau bertani, itu tidak mungkin. Apalagi Ketua Yayasannya itu Pensiunan Pegawai Negeri yang bernama RB Mohammad Amin,” tegasnya.

Ia meyakini sindikat itu  konspirasi. “Dan pengumuman data yuridis dan data fisik tidak pernah dipampang di balai desa dan itu banyak saksinya, sehingga masyarakat pada saat penerbitan sertifikat banyak yang tidak tahu, tiba-tiba muncul sertifikat. Ini kan lucu,” beber Nurahmat.

Adanya Yayasan Panembahan Sumolo Sumenep ini secara tidak langsung sudah bikin gaduh. “Hanya bermodal mengatas namakan keturunan penguasa Sumenep. Bahkan Yayasan Panembahan Sumolo ini juga bagian dari Perkumpulan Panembahan Sumolo,” ucapnya.

“Mereka memberikan opini, wacana dan masukan kepada instansi, baik itu pemerintahan desa, Kecamatan, kabupaten dan juga diamini dan dilindungi oleh oknum-oknum BPN. Bahkan dianggap benar oleh mereka sehingga meloloskan banyak sertifikat-sertifikat meskipun non prosedural. Mereka sudah kongkalikong dengan oknum-oknum BPN,”
Pungkas Nurahmat.

Terkait sindikat mafia tanah di Sumenep ini Nurrahmat mengaku ada salah satu warga yang merasa hak atas tanahnya digarong sudah melaporkan ke Polres Sumenep pada tahun 2018 tentang pemalsuan dokumen tapi sampai sekarang tidak ada tindaklanjut.

“Jangankan sampai SP3, SP2H yang bersangkutan tidak pernah menerima,” tandas Nurahmat.

Berkenan dengan itu, BPN Sumenep harus menerima ganjarannya atas peran kongkalikong para oknum oknumnya yang rakus hingga didemo ratusan masyarakat.

Akan tetapi, setelah digelar audiensi, pada tanggal Selasa, 30/08 di Pemkab Sumenep, perwakilan BPN memberikan pernyataan tegas bahwa memang tanah yang dimohon oleh Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo Sumenep adalah tanah negara. Bukan tanah wakaf dan semacamnya.

Agar tidak ada korban korban lain dan kiprahnya tidak semakin merajalela, Ketua Perkumpulan Wakaf Panembahan Sumolo Sumenep HS dilaporkan ke Polres Sumenep atas dugaan memberikan keterangan palsu atau surat palsu sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUH Pidana.

 

 

Tinggalkan Balasan