Sulsel, Detikzone.net- PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan usai menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, pada Senin (22/8/2022). (dok.Sekretariat Presiden)
Dikutif dari Tribun Papua, ulah mafia tanah yang selama ini membuat rakyat sengsara, memantik emosional Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Jokowi geram mendengar keluhan masyarakat, lalu bereaksi keras melalui jajaran Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang kini dipimpin eks Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.
Kepala negara pun mengingatkan agar jangan lagi ada oknum-oknum yang bermain-main dengan urusan sertifikat tanah.
Soal mafia tanah menjadi tugas baru yang harus dibersihkan Hadi Tjahjanto.
“Saya sudah titip kepada Bapak Menteri ATR/BPN, yang mantan Panglima TNI, supaya tahu Menteri ATR/BPN yang sekarang Mantan Panglima TNI.” Kata Jokowi.
“Pak Hadi Tjahjanto mantan Panglima TNI,” ujar Jokowi dalam sambutannya usai menyerahkan sertifikat tanah untuk 3.000 warga di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin (22/8/2022).
“Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat (tanah). Apalagi yang namanya mafia tanah harus tidak ada lagi di Indonesia ini,” tegasnya.
Jokowi meminta Menteri Hadi Tjahjanto untuk tidak ragu bersikap tegas kepada para mafia tanah.
Hadi Tjahjanto didesak segera membersihkan para mafia tanah.
Sebab, Presiden prihatin dengan tindakan mafia tanah yang meruwetkan masyarakat mengurus sertifikat tanah.
“Kalau ada mafia, jangan main-main, silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan mengurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat,” tegasnya
Namun yang terjadi di kantor ATR/BPN kota Makassar justru ada dugaan ingin main main.
Dua sertifikat induk hilang saat warga hendak mengurus pemecahan Sertifikat induk atas nama Mustari Bosra yang beralamat di Antang, Todopoli 10, Perumahan Green Phinisi Di duga
hilang di Kantor ATR/ BPN Makassar Sulawesi- Selatan sejak tahun 2019 .
Musdede saat di konfirmasi media ini membenarkan jika serifikat itu hilang di kantor ATR /BPN kota makassar ia menjelaskan bahwa dirinya pernah bertugas di kantor ATR/BPN kota Makassar pada saat itu.
Ia pun menjelaskan hilangnya dua sertifikat induk yang hilang kronologisnya.
“Saat itu, Darwansa menyerahkan ke Dadang Samsudin, kemudian Dadang menyerahkan ke loket, Dadang, orang saya pada saat saya masih berkantor di kantor ATR /BPN kota Makassar,” katanya.
“Karena pak dadang orang saya., Maka suruh mewakili menerima sertifikat, karena pada saat itu saya sedang di luar, Dadang bukan staf kantor ATR /BPN kota Makassar, ia hanya semacam freelaance yang cari hidup, kadang saya suruh foto copy atau beli makanan,” imbuhnya.
Bahkan Musdede saat di konfirmasi media ini melalui via telpon siap di BAP.
“Kenapa tidak diselesaikan saja dari pada ngotot. Kalau memang perlu saya di BAP, saya siap di BAP bahwa memang sertifikat itu hilang di kantor, karena saya juga merupakan bagian kantor ATR/BPN kota Makassar pada saat itu karena saya bertugas di BPN pada saat itu meskipun tidak berhubungan langsung dengan yang proses Sertifikat,” ucapnya.
