SAMPANG, Detikzone.net- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang rencanakan penerapan upgrade Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dinilai gagal.
Diketahui, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) bekerja sama dengan Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Dinsos, Dinkes termasuk BPJS agar pengubgradetan langsung dikomunikasikan oleh petugas di instansi terkait ke pihaknya.
Namun selama seminggu di ujicoba, terdapat beberapa instansi yang tidak menerapkan.
Plh Kepala Dispendukcapil Sampang Nor Alam mengatakan, pihaknya dengan Rumah Sakit, Dinkes juga BPJS, Dinsos, dan Puskesmas sudah sepakat, yaitu saat upgrade NIK, instansi terkait bisa langsung menelpon petugas yang sudah ia siapkan.
“Hal itu dilakukan, agar warga yang ingin ungrade nomor NIK tidak usah ke Kantor kami” ucapnya. Rabu, 10/08/2022.
Ia mengaku, kerjasama itu sudah direalisasikan sejak minggu lalu. Serta MoU nya juga sudah ditandatangani oleh beberapa intansi terkait di kantor Disdukcapil.
“Saat rapat di sini, MoU sudah ditandatangani,” ungkapnya.
Namun, menurut pantauan media di lapangan, malah ditemukan hal yang menunjukkan tidak terlaksananya pemanfaatan data yang diinginkan itu. Yakni ditemukan, pihak BPJS meminta salah seorang warga itu, agar mengupgrade NIK ke Dispendukcapil.
“Ini, adik ipar saya disuruh melakukan upgrade NIK ke capil oleh petugas BPJS. Kebetulan suaminya sedang bekerja. Jadi saya yang harus mengurus” ucap warga Kecamatan Jrengik berinisilal F. Kamis, 11/08/2022.
Ia berharap, agar ada solusi untuk upgrade NIK. Sebab menurutnya, hal seperti itu menghambat warga untuk membuat kartu BPJS.
“Bahkan, yang saya alami juga dialami oleh teman saya. Yakni juga pernah mengurus keluarganya untuk mengubah data BPJS, ia juga disuruh ke capil untuk upgrade NIK,” imbuhnya.
Hal itu terbukti saat Dispendukcapil melihat beberapa warga yang datang untuk upgrade NIK ke Dispendukcapil. Ditanyakan, warga disuruh petugas BPJS agar mengubgrade NIK ke Kantornya. Alhasil Plh Kapala Dispendukcapil itu terheran-heran.
“Ya saya heran. Padahal minggu kemarin sudah sepakat. Yaitu, semisal ingin ubah NIK, petugas terkait bisa langsung telepon ke kami. Kok masih banyak warga yang datang ke Dipendikcapil untuk upgrade NIK,” tutur Nor Alam.
Menurutnya, mungkin dinas terkait masih belum terbiasa dengan program pemanfaatan data itu. Sehingga masih menyuruh warga datang ke Dipendukcapil untuk upgrade NIK.
“Kan masih seminggu, jadi mungkin mereka masih belum terbiasa,” tambahnya.
Pihaknya berharap, agar Dinas yang pernah rapat untuk pemanfaatan data dapat berkonsistensi dengan MoU yang disepakati pekan lalu. Sehingga masyarakat tidak usah ke Dispendukcapil untuk melakukan upgrade data.
“Sebab pemanfaatan data ini, gunanya agar mempermudah serta melayani masyarakat secara maksimal. Kasihan kalau bolak-balik ke sini,” pungkas Nor Alam.
Ketidak nyamanan ini pun sangat di rasakan oleh beberapa masyarakat yang mau membuat BPJS dan tidak ada kata untuk di persulit pengupgretan ketika kesalahan pada NIK.
” Saya selaku warga Indonesia sangat menyayangkan kinerja , dimana-mana seseorang yang pandai itu di gunakan untuk membantu kesulitan seseorang, apalagi yang butuh bantuan ,, namun itu sebaliknya malah di persulit” pungkasnya.
Masih kata Robby, “Setiap Hari Kantor BPJS Kabupaten Sampang selalu antri tidak diluar dan di dalam. Apakah pelayanannya kurang maksimal? Apa ada letak kesulitan dan membuat masyarakat di haruskan bolak balik mengurus berkas yang kurang lengkap.” Ucap Robby.
“Saya hanya mau hal kesulitan diberantas saat mengurus berkas apa pun, karena hal tersebut hanya membuat masyarakat enggan. Mungkin enak bagi yang dekat, jika warga tersebut dari jauh apakah harus wira Wiri ? dan siapa yang mau bertanggung jawab jika ada sesuatu d jalan..? Jadi jalankan sesuai amanah yang ada jika ada yang mudah janganlah di persulit.” tutup Robby.