Ya Tuhan! Gegara Kapolres Sampang, AMPJ dan Madas Rapatkan Barisan Menuju Polda Jatim

Surabaya, Detikzone.net- Sangat memperihatinkan, jika hari yang sepatutnya diisi oleh nilai nilai perjuangan segenap jajaran POLRI pada HUT Bhayangkara, kini ternodai karena ulah oknum polisi yang menjabat sebagai Kapolres Sampang hingga Mapolda Jatim rencananya akan kembali diserbu ratusan massa oleh para Jurnalis gabungan bernama Aliansi Masayrakat Pecinta Jurnalis dan organisasi MADAS. Senin, 01/07/2022.

Rencana aksi kali ini adalah rentetan aksi yang kesekian kalinya setelah sebelumnya digelar di Mapolres Sampang dan Mapolda Jawa Timur selama dua kali.

Perseteruan Kapolres Sampang versus Jurnalis ditengarai persoalan pernyataan kontroversi yang dilontarkan Arman secara emosi dengan tidak mau melayani wartawan yang tidak mempunyai sertifikat UKW dan terdaftar di Dewan Pers. Atas tutur pedas itulah para Jurnalis bereaksi hingga terjadi polemik panas sampai detik ini.

Kordinator AMPJ, Abdul Azis mengungkapkan bahwa untuk yang ketiga kalinya, kedatangan dirinya bersama rekan rekan Jurnalis, LSM dan organisasi Madas ke Mapolda Jatim hanya ingin memperjuangan martabat dan Marwah Jurnalis dan meminta Kapolda Jatim segera mencopot Arman.

Kedatangan AMJ yang terdiri dari Insan Pers, NGO dalam LSM dalam rangka melakukan aksi lanjutan menyikapi satatemen Kapolres yang cukup mengejutkan dengan menutup akses bagi yang tajam mengkritisi. Hal ini yang sangat mempermalukan dan hanya terjadi di Polres Sampang ,” ungkapnya.

Menurut dia, Kapolres Sampang sudah diduga memenuhi unsur menghalang halangi kerja pers dalam mencari informasi.

Sesuai dengan UU No. 40/1999 tentang PERS yang termaktub pada Pasal 18. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” bebernya.

Kami juga akan mendesak Polda Jatim segera bentuk Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagaimana diatur pada Perkapolri nomor 14 tahun 2011 dan sesuai SE Kapolri No : SE/9/V/2021 tentang Pedoman Syamdar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri,” tambahnya.

Berkenan dengan itu, pihaknya mempertegas bahwa kasus yang sudah menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat di Indonesia itu agar diatensi demi marwah institusi.

Bagaimanapun, kami satu tekat dan satu barisan untuk berjuang demi menyelamatkan institusi Polri yang sedang menuju Polri presisi,” jelasnya.

Hari ini yang secara kebetulan bersamaan dengan HUT Bhayangkara ke 76 tahun, pihaknya juga menagih janji atas pihak Polda Jatim yang pada saat menggelar aksi sebelumnya memberikan waktu seminggu untuk menindak lanjuti kepada Kapolres Sampang.

Kami bersama rekan rekan datang ke Kapolda Jawa Timur adalah untuk menagih janji, sekaligus menyerahkan beberapa dugaaan yang sementara pada saat audensj tidak tersampaikan. Hal itupun sudah kami tuangkan dalam bentuk redaksional beserta bukti pendukung. Baik audio visual, kesaksian, maupun alat bukti pendukung lainya untuk diserahkan ke Polda Jawa Timur. Baik ke Bid Propam dan Diskrimsus,” ungkapnya.

Ia menambahkan, hal itu patut ditindaklanjuti agar kedepan kejadian yang sama tidak terulang .

Pimpinnan Polri mengedepankan sisi transparansi dan akuntabilitas publik namun hal itu tidak terjadi di Sampang. Kapolres Arman membatasi bahkan menutup akses dengan alasan UKW,” ulasnya

Bahkan yang lebih menyakitkan lagi kata dia, tulisan seorang jurnalis yang tidak ber UKW dan tidak terdaftar di Dewan Pers itu bukan karya Jurnalistik.

Kalimat Itulah yang lebih menyakitkan untuk kami kami semua,” tutur dia.

Oleh sebab itu, pihaknya bersatu menyatukan sikap untuk meminta Polda Jawa Timur menunaikan janji.

Kami berharap Polda Jawa Timur tidak ingkar terhadap Janjinya,” tukasnya

Ia pun meminta doa dari rekan rekan jurnalis. “Mohon doanya teman teman kami tidak akan berhenti selama belum ada ketegasan dari Polda Jatim dan Kapolri.,” katanya

Sesuai janji kami, walaupun ini lokusnya ini bukan di Mabes tapi Mapolda Jatim akan kami gaungkan kembali sekaligus kami akan menyerahkan berkas yang kami akomodir dalam bentuk maklumat Kapolri HUT Bhayangkara ke 76. Ini sebagai hadiah terindah bukan kado terindah,” imbuhnya.

Terakhir, Azis menandaskan, jika hal itu dibiarkan dan tidak ada ketegasan dari Kapolda Jawa Timur, maka akan menjadi Presedent buruk dan akan memgncam kemerdekaan pers.

Jika statement seorang Kapolres dianggap benar maka sebuah ancaman bagi kemerdekaan pers untuk memperoleh dan mencari informasi,” tukas dia

Tinggalkan Balasan