Sumenep, Detikzone.net- Adanya safari kepulauan orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep bersama wakil Bupati dan pimpinan OPD yang terjadwal dari tanggal 02-06 Juni dikeluhkan warga Masalembu. Ahad, 05/06/2022.
Pasalnya, hingga kini, pulau yang terletak di ujung timur daya pulau Madura ini terkesan dianaktirikan dan tidak pernah diperioritaskan.
“Andai kata Bupati Sumenep hadir di Pulau Masalembu, betapa bahagia kami,” ujar warga Masalembu yang nama lengkapnya enggan ditulis.
BACA JUGA : Tak Hanya PLTD Masalembu, Aktivis Ini Sentil Kades, Infrastruktur Hingga Camat Jarang Ngantor
BACA JUGA : Disorot Jarang Ngantor, Camat Masalembu Sampaikan Alasan Tak Masuk Akal
Inisial A, yang juga berprofesi sebagai pengawal kebijakan pemerintah menyuarakan isi hatinya kepada Derikzone.net bahwa sejauh ini, masyarakat Masalembu seperti orang asing.
“Harapan warga Masalembu, bukan minta mobil atau rumah mewah. Akan tetapi kewajiban pemerintah adalah bagaimana masyarakat kepulauan Masalembu ini diberikan penerangan dan pembangunan infrastruktur yang selama ini hancur,” ungkapnya. Ahad (05/06)
Menurut inisial A, penerangan dan pembangunan infrastruktur akan menjadi implementasi dari tagline Bismillah Melayani jika berhasil diwujudkan.
“Ini juga harus menjadi tanggung jawab Bupati Sumenep,” tegas dia.
Pihaknya berharap, keluhan masyarakat Maselembu itu bisa menjadi atensi Bupati Sumenep untuk berbuat dan membuktikan kinerjanya.
“Kalau cuma ingin Popularitas saja dan hanya menaikkan elektabilitas politik, jangan harap ada perubahan yang fundamental, dan tidak akan pernah mungkin ada perubahan. Besar harapan kami agar Bapak Bupati membuktikan kinerjanya. Kami atas nama masyarakat Masalembu memohon dengan hormat agar Masalembu jangan dianak tirikan,” pungkasnya.
BACA JUGA : Dua Tahun PLTD Masalembu Mati Total, Masyarakat Mengelus Dada Terangi Secara Mandiri
BACA JUGA : Ditanya Ihwal PLTD, Kades Masalima Sebut Kakaknya Jabat DPRD
Sementara itu, H.Nawariyadi, yang juga berdomisili di Pulau TampoMas menyampaikan harapannya agar Bupati Sumenep, Achmad Fauzi SH, MH sudi menginjakkan kaki di wilayahnya agar tahu bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sudah rusak dan tidak ada perbaikan selama 2 Tahun.
“Tolong ke Masalembu Pak Bupati. Agar Bapak bisa mengetahui situasi masalembu yang gelap gulita tanpa adanya bantuan penerangan dari Pemerintah desa, Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” ucapnya.
“Saat ini, pulau Masalembu seperti Pulau Goa yg tidak berpenghuni selama dua tahun dikarenakan Gelap Gulita di waktu malam. Tolong perhatikan nasib kami Pak,” tandasnya.
Disisi lain, Aktivis berkepala pelontos asal desa Pasongsongan, H. Zainal juga turut bersuara terkait Pulau Masalembu.
“Masalembu sekarang sangat memperihatinkan. Selain PLTD juga infrastrukturnya yang butuh perhatian khusus dari pemerintah, Kantor pelayanan masyarakat yakni Kecamatan juga layaknya kantor siluman jika dlihat dari sisi pagar temboknya yang berlumut dan jorok. Selain itu, rumput di halamannya hingga sampai selutut dan becek,” tutur H. Zainal.
“Selain dari pada itu, beberapa waktu yang lalu Camatnya juga jarang ngantor. Namun saat ini sudah ngantor kembali setelah viral dan disentil oleh Sekdakab Sumenep. Itu artinya OPD terkait tidak bisa memonitor anak buahnya dan butuh sentilan pedas,” bebernya.
Lebih jauh H. Zainal menegaskan, jika Camatnya sudah memberikan contoh yang tidak baik maka hal itu akan menjadi preseden buruk untuk bawahannya.
“Komentar Bupati dalam safari kepulauan sudah mempertegas bahwa Camat, dan OPD harus bisa memonitor anak buahnya yang jarang masuk kantor. Nah, kalau terjadi kepada Camatnya sendiri bagaimana. Apakah hanya sebatas ditegur, disanksi atau seperti apa? ,” Tukas H. Zainal.
Demi keberlangsungan birokrasi yang lebih baik, pihaknya berjanji akan secara lantang bersuara dan akan mengungkap fakta fakta baru seputar Masalembu dan Daerah-daerah lain yang memang layak diungkap. Termasuk oknum ASN Nakal.
“Di Masalembu juga banyak oknum ASN nakal dan sebentar lagi akan kami ungkap. Jadi tolong bapak Bupati, jika memang terbukti ada oknum ASN nakal yang jarang masuk kantor, maka jangan hanya sekedar teguran, namun harus disanksi dan kalau bisa pecat saja. Karena hanya akan menghabiskan anggaran negara tapi tidak berguna,” pungkasnya.