Era Berubah dan Harus Berbenah, Bupati Pamekasan Minta BKPSDM Lakukan Hal Ini

Pamekasan, Detikzone.net- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pamekasan dianjurkan oleh Bupati Baddrut Tamam  agar benar-benar menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) berkualitas dalam jabatan apapun.

Secara tegas Bupati mengatakan, dirinya memberikan kebebasan kepada setiap ASN untuk bertemu mendiskusikan apapun tentang pembangunan Pamekasan.

Bertemu tidak harus meminta izin kepada atasannya. Mengingat, etika demokrasi saat ini telah mengalami perubahan signifikan seiring majunya zaman,” tegasnya.

Menurutnya, Hidup di era ini harus sadar fungsi dan sadar peran agar mampu mengimbangi perubahan.

Termasuk ASN yang memiliki tugas besar memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara. Tidak perlu ‘gila’ akan jabatan atau posisi yang sedang didudukinya,” tuturnya 

Kalau dulu, kata Bupati menambahkan, Kabid yang naik menjadi Kadis jalannya beda banget. “Karena bagi sebagian orang, jabatan itu tujuan, tetapi bagi saya jabatan adalah alat pengabdian dan perjuangan,” ungkapnya, Kamis (19/5/2022).

Ia mengaku, dirinya menemui seorang ASN yang saat ini menduduki jabatan kepala bidang (kabid) di organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu tidak pernah menginjakkan kaki di Pendopo Ronggosukowati selama 30 tahun menjadi abdi negara lantaran harus meminta izin kepada atasannya untuk menemui pimpinan daerah.

Jadi kalau begini atmosfernya, bisa saja ada orang cerdas, orang loyal kepada pimpinan, karena satu hal saja dianggap tidak cocok bisa jadi tidak mempunyai kesempatan mengaktualisasikan idealisme, semangatnya, kerjanya, dan akhirnya terpinggirkan,” tandasnya.

Pihaknya meminta, BKPSDM harus menyeleksi ASN yang mempunyai kualitas untuk menempati posisi apapun di lingkungan Pemkab Pamekasan. Rotasi jabatan tidak lagi atas dasar like or dislike (suka atau tidak suka) demi keberlangsungan pembangunan menyongsong Indonesia emas tahun 2045.

Tugas pak Saudi ini (Kepala BKPSDM,red) betul-betul menyeleksi siapa (ASN) yang punya kapasitas, bukan siapa yang punya isi tas. Karena sekarang ini tidak boleh ada jual beli jabatan, tidak boleh,” tegasnya.

Bupati  memastikan, jual beli jabatan akan berdampak negatif terhadap semangat kerja ASN, sebab jabatan yang didudukinya hasil bayar bukan hasil dari jerih payahnya menunjukkan pr prestasi kerjanya. Bahkan, praktek tersebut berpotensi besar munculnya bibit menjadi koruptor baru.

Kalau sudah berbayar, nanti kerjanya pasti tidak akan sungguh-sungguh karena berpikir sudah bayar. Kolaborasi itu diskusi menyampaikan rencana kerja sesuai dengan regulasi dan administrasi,” tandas Bupati .

 

Tinggalkan Balasan