Sangkapura, Detikzone.net – Dalam rangka mewujudkan good government tingkat desa, Ketua Paguyuban BPD (Badan Permusyawartan Desa) meminta untuk meningkatkan komunikasi agar lebih masif.
Hal itu disampaikan oleh H. Ainur Rofiq, di Coffe Sapentana Sangkapura, (24/04/2022) sore saat menggelar buka puasa bersama. Dan acara diskusi dan buka puasa bersama dihadiri sebanyak 17 orang dari masing masing ketua BPD di Desa yang ada di Kecamatan Sangkapura
Hal ini agar pemerintahan ditingkat desa bisa lebih transparan dan sukses mewujudkan Desa yang mandiri.
“Sebagai mitra yang baik, BPD akan lebih ekstra untuk menjalin komunikasi secara masif tanpa melanggar aturan yang ada dgn harapan Kepala Desa dapat mewujudkan desa yang mandiri” ungkap H. Anol, panggilan sapaan dari H. Ainur Rofiq selaku ketua paguyuban BPD Kec. Sangkapura
Disamping itu, harapannya, Paguyuban BPD Kecamatan Sangkapura tetap solid, bermanfaat dan bermartabat selama menjadi mitra yang baik untuk Kepala Desa.
Dengan membantu percepatan pembangunan di masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sangkapura.
Dalam pertemuan itu hadir pula Direktur BCW LSM, Dari Nazar sebagai terundang dalam pertemuan tadi menyampaikan secara detail tugas fungsi serta hak BPD sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 110/2016 tentang BPD menyampaikan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
“Tentunya BPD sebagai lembaga yang punya hak Legislasi, budgejeting dan lembaga kontrol memiliki peran yg sangat penting dalam melaksanakan tugasnya malai dari pelaksanaan aturan, pelaksanaan rencana anggaran dan pelaksanaan eksekusi anggaran bahkan sampai pada tahapan monitoring,” tandas Dari Nazar.
Masih kata Dari Nazar, Oleh sebab BPD sebagai mitra pemerintah desa diharapkan melakukan kerjasama yg baik untuk menyepakati hal yang bersifat strategis tanpa melangkahi tugas dan wewenang masing-masing.
“Dan yang paling penting bagaimana kedua lembaga pemerintahan desa tersebut dapat bekerjasama dan saling bersenerji menentukan nasib desa kedepan, jika hal itu dilakukan tanpa menabrak aturan saya yakin hal-hal yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi,” tutupnya.
