Bangkalan, Detikzone.net – Setelah memblokade akses Suramadu, Mahasiswa yang tergabung dalam Trunojoyo Bergerak lakukan aksi demontrasi di gedung DPRD Bangkalan.
Diantaranya menolak presiden 3 periode. Dan aksi demontrasu itu diwarnai kericuhan.
Kericuhan berawal ketika mahasiswa yang sudah tiba di lokasi tak kunjung ditemui oleh anggota DPRD.
“Kami ingin bertemu dengan wakil rakyat yang ada di dalam agar mendengar langsung keluhan-keluhan rakyat saat ini,” ucap koordinator aksi, Abdurrahman Wahed, Senin (11/4/2022).
Mahasiswa yang mulai panas kemudian berusaha mendorong petugas namun aparat keamanan pun tak tinggal diam.
Sejumlah petugas sempat terlihat memukul demonstran dengan tongkat. Beberapa mahasiswa ada yang terluka.
Polisi kemudian mengerahkan water cannon. Massa mahasiswa yang disemprot air kemudian semburat, kocar-kacir ke berbagai arah. Hal itu semakin membuat mahasiswa geram.
“Mari kita pindah ke Mapolres Bangkalan. Petugas yang seharusnya mengayomi bukan malah berbuat ricuh seperti ini,” ujar Wahed.
Massa kemudian bergerak ke pertigaan Halim Perdana Kusuma dan kembali memblokade jalan. Mereka juga membakar spanduk di tengah jalan.
Menyikapi persoalan ini Aktivis Komite Anti Koruspi Indonesia (KAKI) DPD Kabupaten angkat bicara; Kericuhan ini seharusnya tidak terjadi dan kejadianya pasti ada sabab musababnya. Dalam artian gunakan cara yang baik dalam menyajikan dan menyampaikan aspirasi rakyat sehingga tidak menimbulkan keresahan.
Anggota legislatif Kabupaten Bangkalan sangat terbuka dengan masyarakat apalagi dalam penyampaian pendapat demi harkat dan martabat negara Indonesia. Jadi tidak perlu anarkis dan arogansi dalam penyampaian pendapat karena sedemikian yang akan membuat tidak kondusif.
“Intinya saling menghargai satu sama lain itu yang akan menimbulkan keharmonisan dalam berargumen dan pasti berakhir dengan aman nyaman dalam sebuah demonstrasi,” ucapnya.
Menurutnya, manakala dalam penyampaian pendapat gunakan cara arogan tidak menutup kemungkinan timbul kerusuhan.
“Tugas kepolisian mengayomi dan melindungi masyarakat itu sangatlah wajib sebagai penegak hukum,” tukasnya.
Namun yang perlu digarisbawahi, kata dia, pengayoman dan perlindungan ini berlaku kepada segenap masyarakat.
“Maksud kata bukan cuma menjaga keamanan pendemokrasi melainkan juga menjaga fasilitas yang ada dan golongan yang di demonstrasi agar tercipta aman kondusif.
“Pastinya anggota kepolisian resor bangkalan tidak berbuat semaunya sendiri tanpa ada landasan yang kuat dan itu demi keamanan dan kenyamanan bersama dalam berdemokrasi,” Tegas Hosen.