MA Tolak Gugatan Bupati Kotim Kepada PKN

Detikzone.net- Majelis Hakim Mahkamah agung Menolak Gugatan Bupati Kotawaringin Timur di Jl Sudirman nomor 1 Sampit. Sebagai Pemohon Kasasi/ semula pemohonan Keberatan.

Dalam Perkara antara:
Perkumpulan Pemantau keuangan negara berkedudukan di Jalan Caman Raya No .7 Jatibening Bekasi sebagai Termohon Kasasi/ semula termohon Keberatan/Dengan amar Putusan;
1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Kotawaringin Timur (Kotim)
2. Menghukum Pemohon (Bupati Kotim) membayar Biaya Perkara Rp 500.000 .-

Demikian disampaikan Patar Sihotang SH MH Ketua Umum PKN pada saat membuka acara Konprensi Pers yang di laksanakan di Kantor PKN Pusat jl Caman Raya no; 7 Jatibening Bekasi pada dini hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 jam 10.00 Sampai selesai.

Patar menjelaskan berawal informasi masyarakat tentang dugaan korupsi dan penyimpangan pengunaan keuangan negara (APBD) di Pemdakab Kotawaringin Timur dan Berita dari media yang menyatakan Bahwa KPK telah menetapkan Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi pada kasus dugaan suap terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010-2012.

Berdasarkan Informasi awal ini, maka PKN pusat dan Tim PKN Kabupaten Kotim melakukan investigasi untuk mencari, menemukan dan melaporkan dugaan korupsi, Ucap Patar.

Patar melanjutkan seperti Kebiasan PKN sesuai dengan SOP Investigasi PKN, sebelum Melaksanakan Peran serta atau pengawasan masyarakat, PKN terlebih dahulu membuat perencanaan yang matang dan harus memegang dan menguasai Informasi awal atau petunjuk awal dalam bentuk dokumen rencana anggaran biaya dan rancang gambar dan spesifikasi pekerjaan.

“Untuk mendapatkan informasi, awal ini kami melakukan mekanisme UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publiik dengan membuat surat resmi ke Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Informasi (PPID) Pemdakab Kotim,” katanya

Adapun yang kami minta, kata dia, adalah HARD COPY dan SOFT COPY DOKUMEN KONTRAK PADA PAKET PENGADAAN/PEKERJAAN DI SATUAN KERJA (Dinas) yaitu Surat Perintah Kerja (SPK), Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi pekerjaan, Gambar Pekerjaan dan Surat Perintah Pencairan dana (SP2HD) dan Berita acara serah terima pekerjaan beserta lampirannya pada Dinas atau OPD
1. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten
2. PDAM Tirta Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pada pengajuan surat pertama tidak di respon oleh PPID Utama Kotim, sehingga kami membuat surat keberatan kepada Bupati Kotim dan surat Keberatan PKN juga tidak direspon dan tidak diperdulikan oleh Bupati Kotim sebagai atasan PPID, sehingga PKNB membuat Gugatan sesuai mekanisme Perki Nomor 1 Tahun 2013 ke Komisi informasi di Palangkaraya, Kalimantan tengah.

Selanjutnya dilaksanakan persidangan 5 kali di Komisi informasi dan pada tanggal 30 April 2021 diputuskan dengan nomor Putusan 013/XII/KI KALTENG -PS-A/2020 Dengan amar Putusan Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian dan Dokumen yang di mohonkan pemohon adalah informasi Terbuka yang dapat di akses publik , demikian di sampaikan Patar sambil menunjukkan Lembar Putusan komisi informasi.

Patar melanjutkan penjelasannya, bahwa Bupati Kotim tidak mau menerima kekalahannya atas putusan Komisi informasi yang menyatakan Dokumen yang dimohonkan PKN adalah Informasi Terbuka dan harus diberikan kepada Pemohon dalam hal ini PKN.

“Sehingga Bupati Kotim melanjutkan permasalahan ini dengan membuat Gugatan banding ke Pengadilan tata usaha negara PTUN Palangkaraya dan selanjutnya setelah beberapa kali persidangan maka pada tanggal 5 Agustus 2021 diputuskan dengan nomor Putusan 21/G/KI/2021/PTUN PLK dengan Amar Putusan Menolak permohonan keberatan pemohon ( Bupati Kotim ) untuk seluruhnya dan menyatakan informasi yang di mohonkan pemohon (PKN) adalah Informasi terbuka, demikian ucap Patar sambil menunjukan Putusan Majelis Hakim PTUN palangkaraya,” ujarnya

Kekalahan Bupati Kotim di PTUN Palangkaraya, tidak serta merta Bupatinya memberikan Dokumen Informasi hasil putusan, malah melanjutkan perjuangan melawan Rakyat (PKN) dengan melakukan Kasasi ke Mahkamah agung di Jakarta.

“Memang dari segi Hukum acara itu diperbolehkan melakukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, tapi yang jadi masalah yang diminta PKN adalah hak azasi dan konstitusi sebagai rakyat yang berhak dapat Informasi Publik. Kecuali kalau kasus ini adalah kasus pidana atau perdata yang merugikan pihak Pemerintah daerah dalam hal ini Pemda Kotim. Silahkanlah berjuang mati matian dengan mengunakan jalur hukum apa pun melawan Rakyat (PKN), demikian ucap Patar Sihotang,” tuturnya.

Patar menyampaikan bahwa Hakim Agung Mahkamah Agung telah telah memutuskan kasasi Bupati Kotim dengan Putusan Mahkamah Agung RI nomor 37/K/TUN/KI/2022, tanggal 7 Februari 2022 dengan amar Putusan “menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi:BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR dan menghukum untuk membayar biaya perkara.

“Semoga dengan Putusan terakhir dari Mahkamah Agung ini Bupati Kotim dapat memberikan dokumen Kontrak yang di minta PKN, secara suka rela dan tidak perlu lagi menempuh upaya hukum lainya antara lain peninjauan kembali, karena akan mempersulit rakyat (PKN) dalam melaksanakan panggilan dalam peran serta membantu Pemerintah dalam wujudkan pemerintahan yang bersih dengan cara investigasi dugaaan korupsi seperti amanat PP 43 tahun 2018 demikian ungkap Patar Sihotang sambil menunjukkan Putusan Mahkamah agung ke awak media pers online dan cetak,” ungkapnya.

Patar mengungkapkan atas Putusan Mahkamah agung ini ,kami akan mengajukan pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung setelah putusan ini telah berkekuatan tetap (Inrach) ke PTUN Palangkaraya, setelah itu mendatangi kantor Bupati Kotim untuk pelaksanaan eksekusi putusan mahkamah agung.

Patar juga menjelaskan akan mengirimkan surat ke Komisi Pembrantas Korupsi (KPK) untuk mempertanyakan sejauh mana proses penyidikan Mantan Bupati Kotim yang sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dan akan melakukan upaya praperadilan kepada KPK, kalau belum ada proses hukum yang jelas seperti diketahui KPK menetapkan Supian Hadi sebagai tersangka pada 1 Februari 2019 dalam kasus dugaan korupsi terkait penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Patar Sihotang berharap kepada semua Pimpinan daerah dan Pusat agar semua mendukung cita-cita bangsa Indonesia pada tahun 2045 menjadi Negara 5 Terkuat di dunia ,salah satu parameter bisa tercapai cita cita itu adalah Kenaikan Indeks keterbukaan informasi atau transparansi, karena tidak mungkin terwujud Pemerintah bersih kalau indek nilai keterbukaan informasi rendah.

Untuk itu PKN menghimbau dan mengajak kepada seluruh Stokeholder dan masyarakat agar benar benar Undang undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi di lakukan dengan sukarela dan membudaya dan menghargai dan mengakui Pelaksaan PP 43 Tahun 2018 tentang tata cara rakyat berperan membrantas dan cegah korupsi .

“Karena selama ini yang PKN rasakan Para Penguasa ,Birokrasi dan aparat penegak Hukum, masih terkesan alergi dan melihat sebelah mata kepada rakyat yang aktip terlibat dalam pemberantasan korupsi, karena para penguasa ini merasa terganggu di pantau dan diawasi dan diinvestigasi kekuatan rakyat,” demikian disampaikan Patar Sihotang, ketua umum PKN sambil menutup acara Konferensi pers dan membagikan Bahan press release kepada awak media.

Penulis: Jumali

Tinggalkan Balasan