DPRD Sampang Gelar Paripurna Penyampaian Tiga Raperda

Sampang, Detikzone.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian 3 (tiga) raperda, Rabu (16/03/22) di Ruang Rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Moh. Fadol tersebut dihadiri oleh Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, Wakil Bupati H. Abdullah Hidayat, Kapolres Sampang, Dandim 0828, Kajari Sampang, Kepala pengadilan, OPD, dan Camat se kabupaten Sampang.

Dalam sambutannya Ketua DPRD Moh. Fadol menyampaikan beberapa agenda dalam rapat Paripurna tersebut diantaranya, penyampaian pandangan umum Bupati Sampang atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif, Jawaban Pengusul, dan Laporan Bapemperda, serta hasil fasilitasi 3 (tiga) Raperda Tahun 2021,dan pengesahan 3 (tiga) Raperda Penyelenggaraan Pasar, Kesos, SOTK.

Dilanjutkan dengan acara penyerahan pandangan umum Bupati terhadap 3 (tiga ) rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD sampang dan juga pendapat akhir Bupati terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah; tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2020 tentang perangkat daerah, rancangan peraturan tentang pasar rakyat,toko modern,serta tentang kesejahteraan sosial.

Bupati Sampang H. Slamet Junaidi mengungkapkan dalam sambutannya, bahwa usulan rancangan peraturan daerah bersama DPRD patut diapresiasi dan bangga hati, ini membuktikan bahwa DPRD Sampang fokus pada kondisi perkembangan filosofis dan sosiologis khususnya masyarakat Sampang.

“Adapun 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD sampang yakni peraturan daerah tentang fasilitas pesantren, rancangan peraturan daerah tentang pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional, serta rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD merupakan rancangan regulasi yang saling terkait serta di butuhkan masyarakat sampang saat ini,” ungkapnya.

Lanjut bupati, terhadap rancangan daerah tentang fasilitas pesantren terhadap rancangan peraturan daerah ini kami mengapresiasi bagaimana DPRD sampang memiliki sensivitas atas identitas yang lazim dimasyarakat madura sebagai kaum santri, rancangan peraturan daerah tentang pelestarian kesenian dan kebudayaan tradisional, regulasi ini menjadi satu paket yang tidak terpisahkan dengan rancangan peraturan daerah tentang fasilitas pesantren.

“Terakhir kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, kami menyadari bahwa regulasi ini di butuhkan karena peraturan perundang undang yang menjadi dasar peraturan daerah nomor 8 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD telah mengalami perubahan,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan