Sampang, Detikzone.net- PC PMII Sampang kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait carut marutnya penyaluran Bansos BPNT uang tunai sebesar Rp 600 ribu yang terindikasi adanya pemaksaan untuk balanja di toko atau agen yang telah disediakan. Senin 07/03/2022.
Aksi tersebut dimulai dari jalan kaki yang di Start dari depan Pasar Srimangunan menuju Kator Bupati Sampang.
Didepan kantor Pemkab, Korlap aksi, Deko menyampaikan bahwa penyaluran Bansos yang carut marut tersebut diduga ada kesepakatan oknum pejabat Desa dalam melakukan praktek Pembagian Bansos.
“Banyak oknum pejabat desa yang bermain, hal ini berdasarkan laporan masyarakat dan hasil investigasi yang dilakukan oleh Lembaga pengaduan masarakat (LPM) PC PMII Sampang selama proses penyaluran BPNT atau program Sembako yang terindikasi adanya pemaksaan untuk balanja di toko atau agen yang telah disediakan,” jelas Orator Aksi.
Menurut Deko, hal itu sangatlah bertentangan dengan Keputusan Kementerian Sosial yang tertuang pada No. 24/HUK/2022 dan Keputusan Dirjen Penanganan Fakir Miskin No. 29/6/SK/HK/.01/2//2022 yang menjelaskan bahwa KPM bebas memilih tempat pembelian bahan pangan, dan tidak boleh memaksakan KPM membelanjakan di tempat tertentu.
Korlap Deko juga menegaskan bahwa PMII tidk akan pernah tinggal diam dan akan melakukan aksi yang lebih besar lagi apabila Pemerintah Kabupaten Sampang tidak memberi respon positif.
“Adanya laporan tentang program BPNT atau sembako periode Januari, Februari, Maret pada tahun 2022 yang sudah menimbulkan polemik di masyarakat,” tegas Korlap Aksi.
Tidak hanya di depan kantor Kebanggaan para pejabat Pemerintah Kabupaten Sampang, Gerakan PMII dengan penuh semangat menuju Gedung DPRD Sampang.
Saat menuju Kantor DPRD, Orator PMII Meneriakkan dengan Penuh kekecewaan bahwa Tagline hebat bermartabat sekarang diganti menjadi Sampang Hebat Karena memakan Hak- hak rakyat.
Di depan Gedung DPRD tersebut, situasinya sempat memanas dan terjadi saling dorong atara aksi demo dengan Aparat kepolisian karena memaksa masuk ke Gedung DPRD untuk memastikan keberadaan Ketua DPRD Sampang yang tidak mau menemui peserta Aksi.
Namun setelah beberapa jam Kemudian, salah satu Anggota DPRD Sampang dari Fraksi Demokrat menemui lara pendemo dan mengatakan bahwa apa yang telah PMII sampaikan dalam orasinya adalah suatu bentuk kebanggaan baginya dan akan memberi tindakan tegas bagi penyalur bantuan yang tidak sesuai prosedur.
Berikut tuntutan PC PMII kepada DPRD Kabupaten Sampang:
1. Mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelesaikan masalah Bansos khususnya BPNT/Sembako.
2. Panitia Khusus, wajib melaporkan temuannya secara trasparan ke publik.
3. Pansus menindak lanjuti temuannya kepada pihak terkait.
Tuntutan kepada Pemkab Sampang :
1. Pemkab melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyaluran Bansos.
2. Menindak tegas oknum Pos penyalur dan pejabat desa yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran Bansos khususnya BPNT/Sembako.
3. Pemkab segera melakukan evaluasi dan mengusut tuntas pihak terkait sebagai upaya perbaikan dan menjamin tidak mengulangi pelanggaran yang sama.