Menara Tower di Desa Belanti Diduga Tak Memiliki Izin Resmi

Ogan Ilir, Detikzone.net – Pembangunan menara tower yang berada di wilayah Desa Belanti Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Diduga Tak memiliki Ijin yang resmi.

Menurut informasi yang dihimpum Tim media bahwa menara tower itu izin mendirikan bangunannya (IMB) masih dalam tahap proses. Apakah IMB tahap proses menara tower sudah berdiri tegak itu diperbolehkan…???

Untuk itu, Tim mencoba konfirmasi ke Apriadi, salah satu bagian Pembangunan PT. Tower Bersama, terkait surat izinnya melalui pesan Whatsapp namun tidak ada balasan, cuma dibaca saja dan bahkan memblokir.

Sesuai peraturan pembangunan menara telekomunikasi terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Selain itu diatur pula dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi “Peraturan Bersama Menteri”.

Saat awak media mendatangi Kantor DPMPTSP Ogan Ilir, menanyakan langsung terkait masalah izin pembangunan tower Desa Belanti, awak media disambut baik oleh Kadis DPMPTSP M. Rhidon Latif.” Ya benar, memang izinnya baru mau di urus dan belum selesai.” ungkapnya pada awak media. Jum’at (4/3/22).

Terkait masalah pembangunan tower tersebut Detikzone.net meminta tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Ogan Ilir Zahrudin SE melalui pesan whatsapp mengatakan, ” Terkait dengan Izin menara tower, Ya harus ada Surat Izin dulu, setelah izin beres baru pembangunan. Seharusnya seperti itu.” Ujarnya. Minggu (6/3/22).

Menurutnya, IMB itu berlakunya 5 tahun untuk tower lama, kalau tower baru Ya sudah jelas Izin harus ditempuh dulu, setelah itu baru pembangunan.

Nanti coba kita akan cek ke Dinas terkait, DPMPTSP, Kominfo dan Satpol PP sebagai penegak Perda, juga Dinas PUPR sebagai Dinas Tehnisnya, serta terkait kompensasi untuk masyarakat itu tidak ada dalam aturannya, jadi kalau di suatu daerah ada menara tower terus ada nilai kompensasi itu tidak ada dalam aturannya,” jelasnya.

Jadi, Pembangunan menara Tower di Desa Belanti itu belum memiliki izin, walaupun Izin masih dalam proses.

Sudah jelas apabila pembangunan menara tidak sesuai prosedur, yakni tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo 02/2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.”Tutup Zahrudin.

 

Tinggalkan Balasan