Respon Ketus Terhadap Putusan PTUN , Anggota DPRD Sumenep Beri Tantangan dan Ajak Taruhan  

Foto: Pengacara Kurniadi SH, (Kiri) Anggota DPRD Kabupaten Sumenep H. Zainal (kanan)

SUMENEP, Detikzone.net–Kasus sengketa Pilkades Matanair yang sudah dua tahun lamanya berpolemik hingga dalam beberapa bulan terakhir berujung aksi demo berjilid-jilid kini mendapatkan respon pro dan kontra.

Pasalnya, terkait hasil putusan PTUN Surabaya, Bupati Sumenep saat ini terancam dinonaktifan sementara jika dalam waktu 21 hari belum juga melantik Ahmad Rasyidi sebagai Kepala Desa.

Atas Putusan PTUN tersebu, respon ketus datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  ( DPRD ) Kabupaten  Sumenep dengan sebuah tantangan melalui rekaman suara yang viral di platform Aplikasi WhatsApp. Sabtu, 05/02/2022.

Tak ada angin tak ada hujan, Dalam pesan suara tersebut, H. Zainal, sapaan karib Ketua Fraksi PDI-P Kab. Sumenep sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Sumenep tersebut secara lantang mangajak orang orang Kurniadi untuk taruhan.

Pola taroanna dikah ben buleh, buleh nembeg tak elantige 21 are, pas bule nebbeg bupati tak kerah epecat bik gubernur Jawa Timur, saratos musoe sapolo jutah beih otabe Sa M musoe saratos juta mik bede oreng bek cobaenna reng- orenga kurniadi, kabeleagi sebarkan caca bule nikoh.”

Apa kamu mau taruhan sama saya, saya prediksi tidak akan dilantik 21 hari, dan saya prediksi bupati tidak akan dipecat sama Gubernur Jawa Timur, seratus banding sepuluh juta atau satu milyard banding seratus juta kalau ada orangnya kurniadi yang mau coba, sampaikan dan sebarkan omongan saya ini,” tutur H. Zainal dalam pesan suara yang sudah viral itu.

H. Zainal juga menebak bahwa Bupati Achmad Fauzi SH, MH yang juga berasal dari politisi partai yang sama, yakni PDI-P tidak akan mematuhi atau tidak akan melaksanakan penetapan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum penuh seperti yang telah disampaikan oleh Kurniadi.

Itu benar dik , itu suara saya. Kurniadi kan menjamin 21 hari harus dilantik, namun saya malah sebaliknya, biarpun lima tahun tidak akan dilantik,” ucap H. Zainal saat dikonfirmasi.

Menurut, H Zainal, keputusan PTUN yang sudah disampaikan Kurniadi itu  tidak bisa dijadikan acuan untuk digelar pelantikan. “Kurniadi itu siapa mau memerintah Gubernur,” tegasnya.

H. Zainal juga menandaskan bahwa Kementerian sudah memerintahkan kepada Bupati Sumenep soal sengketa Pilkades Matanair itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kurniadi. SH., selaku kuasa hukum dari Ahmad Rasidi.

Kita boleh versinya berbeda antara Kurniadi dengan Bupati. Saya bukan karena dengan Bupati itu sebagai Ketua DPC saya, dan bukan karena sesama PDI Perjuangan. Tapi saya berbicara berdasarkan dengan peraturan dan tugas yang diberikan kepada Bupati Sumenep,” ujarnya.

Bahkan, H. Zainal juga menantang pengacara Full Power yang dikena pemilik istana hantu Kurniadi. SH., Untuk debat terbuka atau head to head dengan dirinya soal sengketa Pilkades Matanair dan  diliput secara langsung oleh  media.

Kita nanti saling menggunakan pengalaman dan hukum yang Kurnaidi pakai dan apa yang saya tahu tentang pengetahuan saya dan pengetahuan Kurniadi itu saja,” terangnya.

H. Zainal menegaskan, dirinya berbicara bukan atas nama pribadi melainkan atas nama anggota DPRD Kabupaten Sumenep dan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan.

 

Tinggalkan Balasan