Wujudkan SDM Unggul, Kecamatan Sangkapura Gelar Musrenbang

Sangkapura, Detikzone.net- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Sangkapura Tahun 2023, Rabu (02/02/2022) bertempat di Pendopo Kecamatan Sangkapura.

Kegiatan itu dihadiri oleh Kepala Bidang Perencana Utama Muda Bappeda Kab. Gresik, Forkopincam, Kepala Desa se-Kecaman Sangkapura, Kepala Bank Jatim, Kepala Instansi terkait dan empat anggota DPRD Gresik Dapil Bawean.

Dalam kesempatan tersebut Camat Sangkapura M Syamsul Arifin, S. Sos., MM berharap dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023 berjalan sesuai dengan harapan bersama.

Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan pula bahwa di bulan Mei 2022 akan ada kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten di Pulau Bawean.

Sementara, Tino Rendra, S.E selaku Kepala Perencana Utama Muda Bappeda kabupaten Gresik menyampaikan bahwa hasil musyawarah yang dari desa lewat Musyawarah dusun (Musdus) akan dibahas lagi lewat musyawarah desa (Musdes) yang nantinya dari lima usulan di tiap-tiap desa akan dibahas lewat musyawarah Kecamatan.

“Beberapa program pembangunan yang sudah terverifikasi di kecamatan nantinya akan diusulkan, sedangkan yang tidak terakomodisi di Musrenbang kecamatan bisa melalui usulan Dewan,” tukas dia.

Untuk RKPD Kabupaten Gresik 2023, lanjut dia. didasarkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). “Dalam Musrenbang ini dengan memperhatikan pentingnya meng-update dan falidasi data,” tandasnya.

Ia melanjutkan,”Dalam tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD ) tahun 2023 adalah didasarkan kepada hasil pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa yang selanjutnya dimusyawarahkan di Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten untuk dibawa hasilnya ke tingkat Provinsi dan Pusat setelah diseleksi dan dipertimbangkan melalui satu mekanisme musyawarah di masing-masing tiap tingkatan,” pungkasnya

Bustami Hazim, anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi I Partai PKB memaparkan dalam Musrenbang bahwa; pertama dengan menyerap aspirasi dari masyarakat terkait dengan Jasmas dan BK. Ke dua dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan oleh pihak UPT.

“Dinas Pekerjaan Umum Wilayah Bawean harus dilakukan dengan terencana, dan bukan pesanan dari pemegang proyek karena titiknya pasti pihak proyek yang menentukan bukan berdasarkan kebutuhan yang bersifat urgen bagi masyarakat Bawean,”jelasnya

Karena itu, kata dia,  setiap kegiatan-kegiatan pembangunan harus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah kecamatan dan harus terencana, bukan asal ada pembangunan.

“Dan yang ke tiga dengan pelayanan kesehatan masyarakat untuk mengupayakan dengan memaksimalkan pelayanan RSUD Umar Mas’ud di Bawean,” ucapnya.

Lutfi Dawam, DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi III Partai Gerindra, Lutfi Dhawam memaparkan prioritas dalam pelayanan kesehatan harus betul-betul dapat dilaksanakan dan dirasakan masyarakat.

“Dengan memaksimalkan RSUD Umar Mas’ud dengan mendatangkan dokter spesialis yang dalam bulan Pebruari akan habis masa kontraknya,” tuturnya.

Dalam hal normalisasi dan penanganan banjir, Lutfi Dawam menambahkan skala prioritas dengan mendatangkan alat berat untuk normalisasi sungai dan saluran irigasi.

Beliau juga berharap di bulan Februari ini pihaknya bisa duduk bersama dengan eksekutif, legislatif untuk mengangkat apa yang menjadi keinginan dan harapan prioritas dari Pemerintah Daerah walaupun sudah ada di Nawa Karsa.

Musa, salah satu anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi II Partai Nasdem, menyampaikan dalam kegiatan Musrenbang kecamatan harus bisa mengubah pola prioritas dibutuhkan. Bila dilihat dari beberapa usulan dari tiap-tiap keinginan desa dan ada kebutuhan selamanya problem yang ada di masyarakat tidak akan bisa selesai jika yang diutamakan hanya sebuah usulan yang mengedepankan keinginan.

Anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi IV Partai Golkar, Miftahul Jannah menyampaikan visi misinya untuk membangun infrastruktur yang berdaya saing memakmurkan desa dan menata kota.

“Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di tahun 2023 untuk percepatan transportasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik Baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana,” ungkapnya.

Miftahul Jannah menyampaikan, “Untuk RKPD Kabupaten Gresik 2023 didasarkan pada penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkemajuan, dan berkebudayaan, serta dilandasi Akhlakul Karimah,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan