Dibawah Bayang-Bayang Penonaktifan, Bupati Sumenep Wajib Lantik Ahmad Rasyidi

Foto: Kurniadi SH (Kiri) , Ahmad Rasidi (Kanan)

SUMENEP, Detikzone.net- Kasus sengketa Pilkades Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep terus menyita perhatian publik karena belum dilaksanakannya perintah pengadilan oleh Bupati Sumenep untuk melantik Ahmad Rasyidi sebagai kepala desa.

Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh segenap masyarakat Matanair, mulai dari demo jilid pertama, jilid kedua, ke 3 dan ke 4. Semua itu dilakukan hanya ingin mengetuk keadilan untuk ditegakkan.

Namun kini, tahapan Proses perjuangan itu sudah mulai menemukan titik terang.

Bupati Sumenep sudah tidak dapat lagi menghindar untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan agar mengangkat dan melantik Ahmad Rasyidi sebagai Kepala Desa Matanair.

Hal itu diungkapkan oleh kuasa Hukum Ahmad Rasyidi, Kurniadi SH pada saat jumpa pers dengan sejumlah awak media di Resto&Cafe Mami Muda yang berlokasi Jl. Kapten Tesna, Pajagalan Sumenep pada Kamis malam. 03/02/2022.

Hari ini, kami sudah memperoleh salinan putusan penetapan PTUN dengan Nomor:37/PEN-EKS/2020/PTUN.SBY yang salah satu pointnya yakni, memerintahkan Bupati Sumenep untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Pengacara nyentrik asal Kecamatan Bluto, Kurniadi SH.

Bahkan, kata Kurniadi, Pengadilan juga mengeluarkan perintah kepada Gubernur Jawa Timur, untuk memberhentikan Bupati Sumenep jika tetap saja tidak melaksanakan putusan pengadilan.

Pengadilan memerintahkan Gubernur Jatim untuk memberhentikan Bupati Sumenep sementara tanpa memperoleh hak-hak apapun,” tegas Kurniadi SH.

Disinggung mengenai kapan Gubernur harus memberhentikan Bupati, Kurniadi mengatakan bahwa pengadilan memberi waktu selama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak penetapan dikeluarkan.

Hal itu didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang pelaksanaannya diperintahkan pengadilan, wajib dilaksanakan oleh pejabat dan/atau badan dalam batas waktu 21 hari kerja,” jelasnya.

Kurniadi juga menerangkan bahwa Bupati bahkan Gubernur sekalipun, jika belum mengindahkan perintah pengadilan, maka sangsinya tetap diberhentikan.

Bupati bahkan Gubernur sekalipun jika tidak mematuhi putusan pengadilan, maka sangsinya adalah tetap pemberhentian,” terang Kurniadi.

Teruntuk Bupati, Pengacara Full Power berharap agar Bupati Sumenep memberi contoh dan teladan kepada rakyatnya agar taat hukum. “Jika Bupatinya sendiri tidak taat akan hukum, bagaimana bisa mengajak warganya supaya taat hukum,” ungkapnya.

Ketika pewarta kembali mempertanyakan, apakah akan ada aksi demonstrasi lagi jika putusan tersebut belum diindahkan, Kurniadi lugas menjawab, “Bisa saja akan kembali terjadi ,” jawabnya.

Menurut Kurniadi, Kasus tersebut bukan hanya menjadi kasus masyarakat desa Matanair saja, namun menjadi kasus bersama dan menjadi kasus masyarakat sumenep secara keseluruhan, karena menyangkut keadilan.

Terakhir, Kurniadi membeberkan bahwa selama ini Bupati Sumenep sudah memberikan PHP.

Selama ini kita semua sudah di PHP, karena sesuai janji Bupati, bahwa Ahmad Rasyidi akan dilantik namun hingga kini belum juga dilantik,” tandasnya.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan