Serangan Balik, Proyek Betonisasi CV Selase Jaya Perkasa di Aur Duri Digulirkan ke KPK

Jakarta, Detikzone.net- Sesuai dengan PP No.43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kini Provinsi Sumatra Selatan, khususnya desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, patut berbangga karena punya sosok pemberani dari masyarakat dalam mengungkap fakta yang peduli dalam pengawasan pembangunan daerah serta pencegahan tindak pidana Korupsi yang diduga banyak oknum pelaksana yang memainkan peran proyek pembangunan infrastruktur di daerah, khususnya di Wilayah Kabupaten Muara Enim.

Belum lama ini ada tiga putra bangsa di desa Aur Duri, yang dipanggil oleh pihak kepolisian Polsek Rambang Dangku, atas dugaan penyetopan kegiatan pembangunan proyek Betonisasi di desa Aur Duri.

Ketiganya diduga menghambat jalannya pelaksanaan pekerja proyek Betonisasi dari sebuah CV. SELASE JAYA PERKASA.

Ketiga terlapor yakni A.Barlin, Adi Irawan dan Aryanto.

Saat di konfirmasi oleh pihak awak media, satu dari tiga putra bangsa membenarkan terkait pelaporan kepolisian.

“Memang benar kami bertiga mendapatkan surat panggilan dari Pihak kepolisian Polsek Rambang Dangku dalam rangka klarifikasi terkait laporan dari salah satu oknum.,” Ujarnya.

“Namun dalam hal ini kami tidak pernah takut dengan apa yang sudah kami lakukan saat di proyek betonisasi tersebut, kami mempunyai dasar dari PP No.43 Tahun 2018. Disana jelas menjelaskan tentang peran aktif masyarakat yang notabenya memang berkewajiban untuk mengawal dan mencegah tindak pidana Korupsi, serta menjalankan intruksi dari bapak Presiden RI.H.Jokowidido, yang meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berperan aktif mengawal program pembangunan dari pemerintah pusat dan di daerah,” katanya.

Di tempat terpisah awak media juga mendapat keterangan dari bapak A. BARLIN masyarakat desa Aur duri yang kebetulan merupakan seorang yang diamanahkan menjadi Kepala Perwakilan Wilayah salah satu media di Sumsel juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan berhenti untuk memberitakan dan memberi informasi kepada Publik tentang oknum pelaku korupsi.

” Agar mereka para oknum beserta antek- anteknya yang berjamaah tidak menyalah gunakan anggaran Pemerintah dan dapat diproses berdasarkan Undang-undang yang berlaku jika memang bersalah,” ucapnya.

Hingga hari ini, kata dia, pihaknya tidak akan berhenti dalam berkordinasi dengan pihak pihak penting untuk menjalankan tugasnya selaku masyarakat dan seorang  seorang pewarta.

“Jika berbicara mengenai korupsi, patut disadari bahwa penanganannya bukan hanya merupakan tanggung jawab Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat,” jelas dia menerangkan.

Menurutnya, jika Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki perwakilan di daerah, maka cukup sulit bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya partisipasi masyarakat di daerah, maka akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi,” imbuhnya.

Seperti kasus pembangunan Betonisasi di dusun 5, Desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kab Muara Enim.

A Barlin mengaku kecewa pada Kades setempat karena pada saat dirinya bersama rekan rekan mengadakan kontrol pada pembangunan Betonisasi tersebut justru dicegat oleh oknum kepala desa.

“Kami juga dilaporkan ke Kapolsek Rambang Dangku, pada tanggal 31 /12/2021,” jelasnya berkisah.

Saat ini, kata dia, pihaknya ingin mempertanyakan Tupoksi dari Pihak kades Aur duri terkait laporannya kepada pihak kepolisian.

“Karena seperti ucapan kades Aur Duri sendiri pada malam itu bahwa menginginkan warganya memiliki jalan yang baik dan layak. Namun pada saat sudah selesai, apakah pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Selase Jaya Perkasa tersebut hasilnya sudah layak dan bagus? ,” Jelasnya.

“Kami juga mempertanyakan peran dinas terkait yang bertugas untuk pengawasan di lapangan proyek Betonisasi di desa Aur Duri yang memakan APBD Rp. 711.000.000,00. Karena ini bukan anggaran yang kecil dan seharusnya pihak dinas terkait t lebih teliti didalam penunjukan perusahaan yang akan menjadi Pelaksana proyek di kabupaten Muara Enim,” pungkasnya.

Oleh sebab itu, pihaknya bergerak dari tingkat Kecamatan, Kabupaten serta Propinsi hinggai ke kantor pusat KPK RI
pada tanggal 17/01/2022.

“Kami mengirimkan surat laporan kepada Pihak KPK RI di Jakarta, hal ini kami lakukan karena ingin membuktikan jika masyarakat Sum-Sel khususnya desa Aur Duri, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten muara Enim masih ada yang peduli dengan pengawasan dan pencegahan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” bebernya.

Hingga berita ini diterbitkan, Detikzone.net kesulitan menghubungi pihak kepala desa dann pelaksana  CV. SELASE JAYA PERKASA

 

Tinggalkan Balasan