Pemkab Sumenep Wajib Tutup Tambak Udang yang Tidak Melengkapi Perizinan

Foto: Tri Sutrisno Effendi SH ( kiri) , Zainal Fattah, Sekretaris KPK Nusantara (kanan)

Sumenep, Detikzone.net- Para pelaku usaha tambak udang di daerah Kabupaten Sumenep wajib mengantongi surat Perizinan agar bisa beroperasi melakukan aktivitas ladang bisnisnya. Oleh kerena itu, guna mengantongi izin untuk bisa beroperasi, ada beberapa syarat yang wajib dilengkapi dari beberapa syarat yang tersedua, salah satunya pengaturan pada tata ruang yang menentukan kelayakan bisa beroperasi atau tidak. Sabtu, 15/01/2022.

Hal itu diungkapkan oleh Aktivis senior yang tergabung di Lembaga KPK Nusantara Sumenep, Zainal Fattah saat diwawancarai media ini usai keluar dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab. Sumenep beberapa hari yang lalu.

Ada beberapa tambak yang sudah mengantongi izin Lingkungan atau UKL/UPL dan sudah terdaftar pada Dinas terkait, namun hal tersebut tidak cukup karena dari beberapa tambak tersebut wajib mengantongi perizinan lainnya yang dikeluarkan oleh Daerah tingkat satu yakni Provinsi Jawa Timur,” tutur H.Zainal Sapan karib pria pelontos kepada Detikzone.net.

H. Zainal menjelaskan, bahwa ada salah satu tambak dari beberapa tambak yang ada di Kecamatan Bluto yang diduga fatal karena izin reklamasinya  tidak mengantongi.

Kalau memang salah satu pelaku usaha Tambak udang yang ada di Kecamatan Bluto itu mengantongi izin reklamasi atas dasar apa? ,” jelas Zainal Fatah

Baca JugaDemo Akbar Akan Kembali Menggelegar di Pemkab Sumenep, ARM: Jangan Harap Mereka Tidur Nyenyak

Baca Juga : Birokrasi Sumenep Amburadul, Kurniadi: Mereka Ini Mengerti Hukum Atau Hanya Penggemar Dangdut

Baca JugaKacau Balau, Ribuan Pendemo Jilid II Akan Ruqyah Pemkab Sumenep Untuk Berlaku Adil

Baca Juga  :Hisbul Wathan, Titik Suryati dan Ramli Disebut Sebagai Jin Hitam Pemkab Penuh Skandal

Menurut H. Zainal, dirinya sudah mengantongi tambak udang mana saja yang sudah berizin, dan tambak yang masih belum memiliki izin sama sekali, kendati sudah puluhan kali melakukan panen.

Diantara Ratusan Tambak udang di Kabupaten Sumenep, yang berijin hanya bisa dihitung jari, namun kami bersama Divisi Hukum KPK Nusantara sudah mempunyai data validnya yang sudah terdaftar di Dinas terkait. Kendati begitu, walaupun sudah dikatakan berijin oleh Pemkab Sumenep, namun masih ada syarat lain yang harus diurus di Provinsi,” tegas Zainal Fattah.

Baca Juga : Bertahun-Tahun Pelayanan PLN Rayon Ambunten Buruk dan Dikeluhkan Warga

Baca Juga : Breaking News, Pemkab Sumenep Kembali Didemo, ARM Soroti 3 Peran Manusia yang Serupai Jin

Baca Juga : Sebut Bupati Sumenep Boneka, Orator Aksi Juga Ancam Reinkarnasi Revolusi 1998

Aktivis yang kenyang makan asam manis jalanan ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Sumenep segera menindak tegas usaha Tambak yang tidak berizin. Karena sudah jelas jika tidak ada perizinannya sudah melanggar hukum.

Maka dari itu, Pemkab Sumenep wajib tegas memberhentikan sementara operasionalnya tambak yang ada di Sumenep. Jika tidak berani menutup sementara tambak yang tak berizin maka kami akan mempertanyakan lebih detail nantinya kepada Tim Pemkab Kabupaten Sumenep,” tandas H. Zainal Fattah.

Ia menambahkan, Jika Pemerintah Kabupaten Sumenep tidak bisa menutup tambak udang yang sudah menjamur namun tidak melengkapi berizinan, Dirinya menduga Pemkab Sumenep ini tidak serius untuk melakukan penindakan.

Dari  pemimpin-Pemimpin sebelumnya Pemkab Sumenep ini dikenal tegas dan bijak. Namun saat ini, Pemkab Sumenep terkesan Mandul dan tak bertaring. Hal itu dibuktikan  dengan banyaknya persoalan di Kab. Sumenep yang masih menjadi Polemik yang belum juga terselesaikan, salah satunya masalah Tambak udang ini,” pungkas H.Zainal.

Sementara itu, ketika Detikzone.net mengonfirmasi lebih lanjut ke Plt Dinas Lingkungan Hidup nomor teleponnya tidak aktif hingga berita ini dipublis.

 

Tinggalkan Balasan