Pemkab Sumenep Perkosa Hak Rakyat, Pengadilan Rakyat Matanair Akan Kembali Unjuk Rasa

Foto: Ilustrasi ( Dok: google)

SUMENEP, Detikzone.net- Belum adanya titik terang keadilan yang diharapkan oleh masyarakat Desa Matanair dari Bupati yang katanya Bismillah Melayani, membuat Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali mengepung Pemkab Sumenep untuk menyuarakan aspirasinya berunjuk rasa, yang rencananya akan digelar pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 dengan massa -+1500 orang.

Aksi demonstrasi jilid III itu mencoreng nama baik Pemkab Sumenep yang selama beberapa pekan terakhir viral karena tidak jua menjunjung keadilan. Padahal sebelumnya selalu dielu-elukan sebagai Pemerintah yang siap melayani rakyat namun faktanya tidak melayani keadilan untuk rakyat.

Foto: Surat pemberitahuan demo

Selain itu, demonstrasi setiap Minggu dengan massa aksi yang lumayan banyak itu menjadi rekor tersendiri bagi Pemkab Ujung Timur Pulau Madura.

Selama belum ada kejelasan dan ketegasan dari Bupati Fauzi, maka jangan harap kami akan diam dan menyerah, tiap Minggu akan kami demo, karena Pemkab Sumenep ini sudah memperkosa hak rakyat,” terang anggota Aliansi Rakyat Menggugat inial S kepada Detikzone.id.  Sabtu, 15/01/2022.

Baca JugaHisbul Wathan, Titik Suryati dan Ramli Disebut Sebagai Jin Hitam Pemkab Penuh Skandal

Baca Juga : Birokrasi Sumenep Amburadul, Kurniadi: Mereka Ini Mengerti Hukum Atau Hanya Penggemar Dangdut

Baca Juga : Kacau Balau, Ribuan Pendemo Jilid II Akan Ruqyah Pemkab Sumenep Untuk Berlaku Adil

Baca juga : Demo Akbar Akan Kembali Menggelegar di Pemkab Sumenep, ARM: Jangan Harap Mereka Tidur Nyenyak

Ia menjelaskan, pihaknya sudah siap menciptakan rekor-rekor baru untuk Sumenep kedepan karena tidak tegaknya keadilan bagi rakyat, dan hal itu sangatlah menyakitkan.

Apalagi kata dia, janji-janji sang Bupati untuk melayani Rakyat hanya sekedar pemanis bibir.

Bismillah Melayani sepertinya kurang cocok menjadi Tagline Kabupaten Sumenep. Karena Bismillah itu mempunyai makna ‘Dengan Nama Allah‘, apakah iya nama Allah diperuntukkan atas nama kebohongan dan ketidak adilan? ,” Keluhnya dengan raut murka.

Dirinya berharap, agar Pemkab Sumenep tidak berkepanjangan menciderai kepercayaan Rakyat dan menyudahi polemik yang terjadi.

Bupati harus tegas, karena Sumenep butuh pemimpin yang tegas dan berkeadilan,” harapnya.

Pria yang namanya enggan ditulis ini menandaskan, bahwa tema Pengadilan Rakyat dari Aksi demo pada hari Senin nanti untuk membangunkan sebuah keadilan di Bumi Sumenep.

“Ketika bupati Sumenep tidak lagi tunduk dan patuh pada putusan pengadilan sebagai tempat mencari keadilan bagi Rakyat, maka jalan satu-satunya adalah pengadilan rakyat, tetapi Bupati harus ingat, jika polemik ini trs dibiarkan bergulir, maka jangan salahkan rakyat jika aksi kita berikutnya memberikan lampu merah kepada bupati, kerena rakyat sudah tidak lagi percaya,” tandasnya

Baca JugaBreaking News, Pemkab Sumenep Kembali Didemo, ARM Soroti 3 Peran Manusia yang Serupai Jin

Baca Juga : Tahta Kades Matanair Memanas Hingga Demo Pemkab, Kurniadi SH Sentil Bupati

Baca Juga : Demo Akbar Akan Kembali Menggelegar di Pemkab Sumenep, ARM: Jangan Harap Mereka Tidur Nyenyak

Sementara itu, Heri selaku Korlap Aliansi Rakyat Menggugat mengatakan, kasus Pilkades Matanair sampai saat ini masih menyisakan misteri.

Seharusnya Bupati sumenep segera melaksanakan putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai Kepala Desa Matanair, periode 2019-2025,” ungkap Heri kepada awak media, Sabtu (15/01).

Oleh sebab itu, kata Heri, selaku masyarakat Desa Matanair pihaknya akan terus mengepung kantor Pemkab Sumenep sampai kasus tersebut menemui titik terang. Dan Bupati Sumenep segera melantik Kepala Desa Matanair yang sah sesuai putusan pengadilan.

“Berhubung 3 jin yang disinyalir ada di kantor Pemkab Sumenep ini belum bisa dikeluarkan dengan metode rukyah, maka kami Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali menduduki kantor Bupati Sumenep dengan tema “Pengadilan Rakyat”,” ungkap Heri.

Dengan tegas dirinya berujar bahwa aksi yang digaungkan sebatas putusan moral untuk mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep agar bersifat adil dan dan patuh terhadap putusan PTUN.

“Aksi ini ditujukan agar Bupati Sumenep ini malu terhadap apa yang perbuat, khususnya polemik Pilkades Matanair agar dikemudian hari tidak terjadi kasus seperti ini lagi,” tutup Heri sapaan Karib Korlap aksi Aliansi Rakyat Menggugat