Demo Akbar Akan Kembali Menggelegar di Pemkab Sumenep, ARM: Jangan Harap Mereka Tidur Nyenyak

Foto: Ilustrasi

SUMENEPDetikzone.net– Aksi Demonstrasi Akbar Jilid II akan kembali disuarakan para pejuang keadilan ALIANSI RAKYAT MENGGUGAT yang datang dari desa Matanair, Kecamatan Rubaru, esok pagi di Halaman Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Aksi demo tersebut akan lebih bergairah dan lebih menggelegar dari sebelumnya, pasalnya pasukan penuntut keadilan itu akan datang dengan massa yang lebih banyak sekitar 1500 orang dan disertai penanaman pohon pengusir Jin sebanyak 111 pohon Bidara.

Marwah dan Integritas Bupati Sumenep  sebagai seorang Pemimpin yang katanya Bismillah Melayani akan diuji.

Kedatangan massa pada esok pagi terkait kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 yang hingga detik ini belum melantik Ahmad Rasidi menjadi Kepala Desa.

Baca Juga : Tahta Kades Matanair Memanas Hingga Demo Pemkab, Kurniadi SH Sentil Bupati

Baca Juga : Kacau Balau, Ribuan Pendemo Jilid II Akan Ruqyah Pemkab Sumenep Untuk Berlaku Adil

Padahal, sudah jelas, putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Kami akan datang kembali besok pagi dengan ribuan massa dan melakukan aksi penanaman 111 pohon Bidara pengusir Jin ke Halaman Pemkab demi tegaknya keadilan dan ketegasan dari seorang Pemimpin kepada Rakyatnya,” ujar salah seorang warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat.

Dirinya kembali bersumpah, selama sengketa Pilkades Matanair tersebut dibuat drama dan Polemik, pihaknya akan terus menabuh genderang perang urat syaraf .

Selama Bupati Sumenep ini tidak melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades, jangan kira kami akan diam, justru kami  memastikan  mereka tidak akan bisa tidur  nyenyak dengan aksi aksi kami kedepan,” ungkapnya, Minggu, 09/01/2022.

Menurut S, jika aturan hukum dibuat mainan dan Sak Karebe Dewe, dirinya tidak berhenti menentang hingga Bupati berlaku adil dan mematuhi hukum dengan melaktik Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair.

Jangan buat aturan sendiri, jika putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 pada poin 4 sudah jelas isinya menerangkan agar Bupati segera melantik Ahmad Rasidi, masih mau tunggu apalagi,” tegas dia dengan nada geram.

Sementara itu, Kurniadi SH, selaku kuasa hukum penggugat saat dikonfirmasi terkait rencana aksi tersebut mengatakan, aksi kemarin dan aksi selanjutnnya akibat dari ketidakpuasan  atau protes masyarakat desa Matanair kepada Bupati Sumenep karena disinyalir ada yang menyesatkan.

Diduga kuat  ada yang menyesatkan Bupati,” ungkapnya.

Baca JugaJPTP Lima OPD Masih Kosong, Bupati Sumenep Akan Lakukan Ini

Baca Juga : Bismillah Melayani Tak Melayani, Ribuan Rakyat Akan Kembali Serbu Pemkab Nyatakan Perang Urat Syaraf

Harusnya, kata Kurniadi, orang orang yang menyesatkan sikap Bupati Sumenep ini sadar bahwa yang harus menjadi fokus dan konsentrasi adalah  melaksanakan perintah pengadilan bukan malah menentang perintah pengadilan.

Aksi besok adalah kelanjutan dari yang kemarin, karena kamarin waktu kita audensi mereka tidak menjawab apa yang kita tanyakan, malah mereka mengadakan rapat kembali secara sembunyi-sembunyi yang hasilnya tidak mempertimbangkan apa yang kita sampaikan,” beber Kurniadi SH.

Ia melanjutkan, “Justru beliau-beliau ngotot di rapat itu agar desa Matanair di PAW, padahal cara itu tidak dibenarkan di perbup karena yang boleh melaksanakan PAW yakni bagi desa yang kepala desanya mempunyai halangan tetap,” terang Kurniadi kepada media ini. Jumat (7-2-2021).

Parahnya lagi, kata dia, ketika kliennya Ahmad Rasidi  yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap namun masih di Konsultasikan.

Aturan sepeti ini kan sudah kacau balau,” tukas Kurniadi.

Pengacara jenius ini juga mengultimatum Pemkab Sumenep apabila nanti Bupati Sumenep tidak segera melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan secara hukum dalam jangka waktu satu minggu kedepan.

Kita akan melakukan eksekusi putusan secara Hukum,” tegas dia.

Dirinya juga kembali mengkritik sikap Bupati Sumenep yang terkesan tidak paham akan hukum.

Kita sebenarnya masih ragu kepada bupati Sumenep, dia sebenarnya orang sesat atau disesatkan? masak tidak malu Bupati selaku pejabat pemerintahan yang harus tunduk pada sumpah jabatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi ternyata tidak tunduk kepada aturan tersebut, kan harusnya malu,” pungkas Lawyer pemilik istana hantu ini.