Kacau Balau, Ribuan Pendemo Jilid II Akan Ruqyah Pemkab Sumenep Untuk Berlaku Adil

Foto: Surat Pemberitahuan aksi demo (Kiri) Lawyer Ahmad Rasyidi, Kurniadi SH (kanan)

SUMENEPDetikzone.net– Demonstrasi Akbar Jilid II akan kembali digaungkan oleh Aliansi Rakyat Menggugat di Halaman Pemkab Sumenep, untuk menuntut  Bupati agar berlaku adil  terkait Kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 yang belum melantik Ahmad Rasidi menjadi Kepala Desa.

Padahal, sudah jelas, putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Sebelumnya, para pejuang keadilan itu mengepung Pemkab Sumenep bersama ratusan massa, kini ‘Aliansi Rakyat Menggugat’ yang datang dari desa Matanair tersebut akan kembali menyuarakan aspirasinya di halaman Pemerintah Kabupaten yang katanya Bismillah Melayani.

Tak tanggung tanggung, Aliansi Rakyat Menggugat akan kembali memadati Pemkab Sumenep dengan Ribuan massa yang rencananya akan digelar pada hari senin tanggal 10-01-2022 lusa.

Menurut keterangan seorang pria yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat inisial S menegaskan bahwa Pasukan Pejuang Keadilan itu akan datang meruqyah Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep karena disinyalir dihuni banyak Jin.

Kami semua akan mengepung dan merukyah Kantor Pemkab Sumenep. Disana, kita juga sudah mempersiapkan Sesajen,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dirinya memastikan bahwa demonstrasi massal itu tidak akan berhenti pada Demo Jilid II.

Aksi kita nanti adalah aksi besar- besaran Jilid II, selanjutnya Jilid III, Jilid IV dan seterusnya. Tentu dengan aksi yang lebih banyak,” tutur S dengan nada geram.

Menurutnya, wajib hukumnya bagi Bupati Sumenep untuk menjunjung tinggi keadilan.

Jangan hanya pencitraan-pencitraan saja yang dilakukan. Jika polemik ini tidak bisa dipertanggung jawabkan itu artinya Bupati Sumenep ini tidak bisa bekerja dan tak pantas menjadi seorang Pemimpin,” tegas dia.

Lebih jauh S menerangkan, jika Tagline Bismillah Melayani layaknya bualan belaka yang tidak bisa dibuktikan dengan nyata.

Jika Bupati Sumenep tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sudah jelas- jelas mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka jangan harap keadilan keadilan yang lain akan ditegakkan. Demi Allah, kami akan terus menggempur Pemkab Sumenep selama keadilan itu ditindas.

Dengan tegas ia menambahkan, bahwa menjadi sarat mutlak dan wajib bagi Bupati untuk melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades dan menggugurkan Kades terpilih Desa Matanair.

Selama Kades yang memang secara nyata di PTUN belum dilantik, maka ini akan menjadi AIB berkepanjangan dan tidak akan pernah berakhir,” tandasnya.

Sementara itu, Kurniadi SH, selaku kuasa hukum penggugat saat dikonfirmasi terkait rencana aksi tersebut mengatakan, aksi kemarin dan aksi selanjutnhya akibat dari ketidakpuasan  atau protes masyarakat desa Matanair kepada Bupati Sumenep karena disinyalir ada yang menyesatkan.

Diduga kuat  ada yang menyesatkan Bupati,” ungkapnya.

Harusnya, kata Kurniadi, orang orang yang menyesatkan sikap Bupati Sumenep ini sadar bahwa yang harus menjadi fokus dan konsentrasi adalah  melaksanakan perintah pengadilan bukan malah menentang perintah pengadilan.

Aksi besok adalah kelanjutan dari yang kemarin, karena kamarin waktu kita audensi mereka tidak menjawab apa yang kita tanyakan, malah mereka mengadakan rapat kembali secara sembunyi-sembunyi yang hasilnya tidak mempertimbangkan apa yang kita sampaikan,” beber Kurniadi SH.

Ia melanjutkan, “Justru beliau-beliau ngotot di rapat itu agar desa Matanair di PAW, padahal cara itu tidak dibenarkan di perbup karena yang boleh melaksanakan PAW yakni bagi desa yang kepala desanya mempunyai halangan tetap,” terang Kurniadi kepada media ini. Jumat (7-2-2021).

Parahnya lagi, kata dia, adalah ketika kliennya Ahmad Rasidi  yang sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap namun masih di Konsultasikan.

“Aturan sepeti ini kan sudah kacau balau,” tukas Kurniadi.

Pengacara jenius ini juga mengultimatum Pemkab Sumenep apabila nanti Bupati Sumenep tidak segera melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan secara hukum dalam jangka waktu satu minggu kedepan.

Kita akan melakukan eksekusi putusan secara Hukum,” tegas dia.

Dirinya juga kembali mengkritik sikap Bupati Sumenep yang terkesan tidak paham akan hukum.

Kita sebenarnya masih ragu kepada bupati Sumenep, dia sebenarnya orang sesat atau disesatkan? masak tidak malu Bupati selaku pejabat pemerintahan yang harus tunduk pada sumpah jabatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi ternyata tidak tunduk kepada aturan tersebut, kan harusnya malu,” pungkas Kurniadi SH.