Bismillah Melayani Tak Melayani, Ribuan Rakyat Akan Kembali Serbu Pemkab Nyatakan Perang Urat Syaraf

Foto: Surat Pemberitahuan Aksi Demostrasi Tahap II yang ditujukan ke Kapolres Sumenep dari Aliansi Rakyat Menggugat

SUMENEPDetikzone.net–Selama keadilan belum ditegakkan oleh Bupati Sumenep, Perang urat syaraf kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 akan tetap disuarakan secara nyata oleh Aliansi Rakyat Menggugat. Jumat, 06/01/2022.

Setelah sebelumnya, para pejuang keadilan itu menggeruduk Pemkab Sumenep dengan membawa ratusan massa, kini ‘Aliansi Rakyat Menggugat’ yang datang dari desa Matanair tersebut akan kembali menyerbu Kantor Pemerintah Kabupaten yang katanya Bismillah Melayani.

Tak tanggung tanggung, Aliansi Rakyat Menggugat tersebut akan datang memadati Pemkab Sumenep dengan Ribuan massa dan rencananya akan digelar pada hari senin tanggal 10-01-2022 lusa.

Insyallah kami akan datang dengan jumlah massa yang lebih dahsyat lagi. Itu janji kami,” ujar salah seorang dari keluarga besar Aliansi Rakyat Menggugat inisial S kepada Detikzone.net.

Menurutnya, wajib hukumnya bagi Bupati Sumenep untuk menjunjung tinggi keadilan.

Jangan hanya pencitraan-pencitraan saja yang dilakukan. Jika polemik ini tidak bisa dipertanggung jawabkan itu artinya Bupati Sumenep ini tidak bisa bekerja dan tak pantas menjadi seorang Pemimpin,” tuturnya.

Lebih jauh S menerangkan, jika Tagline Bismillah Melayani layaknya bualan belaka yang tidak bisa dibuktikan dengan nyata.

Jika Bupati Sumenep tidak bisa menyelesaikan persoalan yang sudah jelas- jelas mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka jangan harap keadilan keadilan yang lain akan ditegakkan. Demi Allah, kami akan terus menggempur Pemkab Sumenep selama keadilan itu ditindas.

Dengan tegas ia menambahkan, bahwa menjadi syarat mutlak dan wajib bagi Bupati untuk melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades dan menggugurkan Kades terpilih Desa Matanair.

Selama Kades yang menang secara nyata di PTUN belum dilantik, maka ini akan menjadi AIB berkepanjangan dan tidak akan pernah berakhir,” tandasnya.

Sekedar diketahui bahwa putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Sementara itu, Kurniadi SH, selaku kuasa hukum penggugat saat dikonfirmasi terkait rencana aksi tersebut mengatakan, aksi kemarin dan aksi selanjutnya akibat dari ketidakpuasan  atau protes masyarakat desa Matanair kepada Bupati Sumenep karena disinyalir ada yang menyesatkan.

Diduga kuat  ada yang menyesatkan Bupati,” ungkapnya.

Harusnya, kata Kurniadi, orang orang yang menyesatkan sikap Bupati Sumenep ini sadar bahwa yang harus menjadi fokus dan konsentrasi adalah  melaksanakan perintah pengadilan bukan malah menentang perintah pengadilan.

Aksi besok adalah kelanjutan dari yang kemarin, karena kamarin waktu kita audensi mereka tidak menjawab apa yang kita tanyakan, malah mereka mengadakan rapat kembali secara sembunyi-sembunyi yang hasilnya tidak mempertimbangkan apa yang kita sampaikan,” beber Kurniadi SH.

Ia melanjutkan, “Justru beliau-beliau ngotot di rapat itu agar desa Matanair di PAW, padahal cara itu tidak dibenarkan di perbup karena yang boleh melaksanakan PAW yakni bagi desa yang kepala desanya mempunyai halangan tetap,”terang Kurniadi kepada media ini. Jumat (7-2-2021).

Pengacara jenius ini juga mengultimatum Pemkab Sumenep apabila nanti Bupati Sumenep tidak segera melaksanakan putusan PTUN, pihaknya akan segera melakukan eksekusi putusan secara hukum dalam jangka waktu satu minggu kedepan.

Kita akan melakukan eksekusi putusan secara Hukum,” tegas dia.

Dirinya juga kembali mengkritik sikap Bupati Sumenep yang terkesan tidak paham akan hukum.

Kita sebenarnya masih ragu kepada bupati Sumenep, dia sebenarnya orang sesat atau disesatkan? masak tidak malu Bupati selaku pejabat pemerintahan yang harus tunduk pada sumpah jabatan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi ternyata tidak tunduk kepada aturan tersebut, kan harusnya malu,” tandas Pengacara asal Bluto ini kepada Detikzone.net