Tahta Kades Matanair Memanas Hingga Demo Pemkab, Kurniadi SH Sentil Bupati

Foto: Ratusan pendemo memadati halaman Pemerintah Kabupaten Sumenep tagih ketegasan Bupati terkait sengketa "Tahta Kades Matanair"

SUMENEP, Detikzone.net- Kasus Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 hingga kini masih menggelinding liar menjadi bola panas dan sengketa berkepanjangan.

Padahal, berdasarakan putusan PTUN menyatakan tidak sah atau batal terhadap Keputusan Bupati Sumenep Nomor: 188/485/KEP/435.012/2019, tanggal 2 Desember 2019, terkait Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Matanair pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Sumenep.

Karena lemotnya Bupati bersikap Tegas, Ratusan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Rabu (5/1/2022).

Aksi tersebut mempertanyakan ketidakseriusan dan ketidak jelasan Bupati Sumenep terkait polemik persoalan sengketa Pilkades yang sudah nyata dimenangkan oleh Ahmad Rasidi sesuai dengan isi salinan putusan yang  memerintahkan membatalkan pelantikan H. Ghazali dan melantik Ahmad Rasidi sebagai Kades Matanair.

Oleh sebab itu, Bupati Sumenep dinilai tidak patuh kepada keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya.

Hayat, Korlap aksi mengatakan, bahwa Desa Matanair sudah dua tahun tidak punya kepala Desa.

Kami sudah cukup sabar menunggu kebijakan Bupati Sumenep, namun sampai saat ini Bupati Sumenep tidak melantik Kades Matanair sesuai perintah undang-undang,” ujar Korlap Aksi Demo.

Menurutnya, Bupati harusnya segera melaksanakan putusan PTUN nomor 79 PK/TUN/2021 yang isinya pada poin 4 memutuskan, mewajibkan tergugat agar menerbitkan keputusan baru yang isinya berupa mengangkat dan melantik penggugat (Ahmad Rasidi) sebagai kepala Desa Matanair, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep periode 2019-2025.

Dengan suara lantang, Hayat juga menegaskan agar  Bupati Sumenep menunjukkan keteladanan yang baik kepada masyarakat untuk  patuh pada hukum.

Kalau Bupati Sumenep sebagai pemimpin yang bisa dibuat contoh dan taat pada hukum harusnya dia taat pada keputusan hakim PTUN Surabaya,” sambungnya.

Sementara itu, Kurniadi SH selaku kuasa hukum dari Ahmad Rasyidi menyerukan agar  keadilan di Bumi Sumenep ditegakkan oleh Bupati.

Jika dirinya tidak mengambil sikap, saya sangat meragukan kapasitas Bupati Sumenep karena tidak taat hukum bahkan kalah dengan bawahannya,” ujar Kurniadi kepada Pewarta di Taman Pemkab.

Lawyer yang dikenal dengan si raja hantu juga menyentil Bupati dengan ciri khas bahasanya, “Sebetulnya Bupati Sumenep ini pura pura bodoh atau memang bodoh, tolol apa pura pura tolol, sesat apa menyesatkan diri. Kok sekelas Bupati sampai kalah dengan BPD, ini Bupati Sumenep kok lucu sekali,” tegas Kurniadi SH.

Kendati begitu, Kurniadi menduga dibalik sikap Bupati Sumenep tersebut ada beberapa tokoh yang menyesatkan dirinya hingga dirinya tersesat.

“Saya menduga Ini adalah  persekongkolan yang nyata, dan dibalik persoalan ini  ada si.. dan …..,” cetusnya.

Ketika ditanya Sikap BPD yang terkesan ada pembangkangan terhadap pemimpin tertinggi Pemerintah Kabupaten Sumenep, Kurniadi secara tegas mengungkapkan, “BPD ini siapa kok berani beraninya membangkang. Harusnya, jika memang mau menjaga marwahnya Bupati, BPD ini harus taat kepada aturan -aturan hukum yang ada,” terang Kurniadi.

Jika memang sudah tidak bisa mengindahkan perintah atasannya, lanjut Kurniadi, maka camatlah yang harus mengambil alih.

Dalam hal ini kan sudah jelas tertuang dalam peraturan Perbub sendiri bahwa jika memang BPD tidak mengindahkan, Camatlah yang mengambil alih,”ungkap Kurniadi.

Praktisi Hukum yang memang dikenal mempunya jiwa militan membela orang tertindas ini juga berang atas sikap Bupati Sumenep yang terkesan kurang greget menyelesaikan persoalan hingga berujung polemik.

Bupati Sumenep harus tegas, jangan malah lari dari tanggung jawab,” tuturnya.

“Ini kan aneh, membuat peraturan sendiri namun dilanggar sendiri dan tidak mengerti aturan yang sudah dibuat,” bebernya.

Kurniadi sangat menyangkan Birokrasi Sumenep yang dinilainya tidak profesional dan terkesan amatiran. Padahal kasus yang ia tangani sebagai kuasa hukum dari Ahmad Rasyidi adalah mutlak dimenangkan kliennya secara Hukum dan UU namun masih juga mau dikonsultasikan.

Mau di konsultasikan ke siapa, ke Jin Hongkong ? Kan sudah jelas hasil dari Keputusan PTUN Surabaya ini mempunya keputusan yang tetap,” pungkasnya.

Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari Pihak Pemkab Sumenep